Sukses

Kunjungi Minahasa Selatan, Ketua Komisi IX DPR Sosialiasi Bahaya Stunting

Felly mengatakan, saat ini BKKBN yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk secara langsung menangani stunting. Menurutnya, stunting tidak hanya terkait dengan gizi, melainkan juga lingkungan sekitar.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama DPR RI gencar melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Termasuk yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulut, dengan menghadirkan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene. 

Dalam kegiatan yang digelar di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Lelema, Kecamatan Tumpaan, Felly banyak membahas tentang bagaimana mempersiapkan keluarga berkualitas dan bebas stunting.

Menurutnya, anak-anak muda harus bisa merencanakan dan menyiapkan perkawinan mereka dengan baik.

"Pemerintah daerah juga kemudian harus menyiapkan administrasi, surat menikah, supaya bisa mengontrol anak muda ini,” ujarnya, Senin, 28 September 2020.

Menurutnya, hal itu dilakukan supaya ke depannya bangsa ini punya anak-anak sesuai dengan yang diharapkan dari aspek kualitas hidup. Karena sudah dimulai dengan rencana perkawinan yang berkualitas.

"Sehingga nantinya tidak melahirkan anak anak yang menjadi beban pemerintah,” ujarnya.

Felly mengatakan, saat ini BKKBN yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk secara langsung menangani stunting. Menurutnya, stunting tidak hanya terkait dengan gizi, melainkan juga lingkungan sekitar.

"Ada persoalan lingkungan, air bersih, juga asupan gizi,” tandasnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pentingnya ASI bagi Kehidupan

Menurutnya, banyak ibu yang tidak mau memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara optimal. Padahal ASI itu selain memiliki nilai gizi yang tinggi untuk balita, juga untuk imun atau daya tahan balita.

“ASI itu diberikan minimal selama dua tahun. Namun kecenderungan ibu-ibu adalah memberikan makanan yang serba instan, seharusnya mengkonsumsi yang alami,” ujar mantan anggota DPRD Provinsi Sulut ini.

Dia mengatakan, dengan perencanaan perkawinan yang baik, maka akan melahirkan anak yang sehat dan tidak akan menjadi beban bagi orang tua dan pemerintah.

"Inilah kerja jangka panjang menyiapkan generasi Indonesia yang berkualitas,” pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.