Daftar 4 Pjs Gubernur yang Ditunjuk Mendagri Gantikan Kepala Daerah yang Cuti

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian RDP dengan Komisi II DPR RI Melalui Video Conference. (Foto: Dokumentasi Kemendagri).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menunjuk 4 pejabat di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur di empat provinsi, karena kepala daerah definitifnya cuti Pilkada 2020.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Benni Irwan, mengatakan, nama-nama yang diangkat diantaranya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar sebagai Pjs Gubernur Kepulauan Riau.

Kemudian Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri Agus Fatoni sebagai Pjs Jambi.

"Pejabat Kemendagri lainnya yang ditunjuk Mendagri sebagai Pjs. Gubernur adalah Pak Agus Fatoni," kata Benni, Jumat (25/9/2020).

Menyusul nama, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Restuardy Daud, ditunjuk sebagai Pjs Gubernur Jambi.

"Bapak Mendagri juga menunjuk Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Teguh Setyabudi, sebagai Pjs Gubernur Kalimantan Utara," tukas Benni.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sempat berhembus kabar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah positif covid-19. Kabar ini langsung dibantah Tito Sabtu (19/9) di sela-sela waktu olahraga paginya.

2 dari 2 halaman

Banyak Cuti Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menunjuk 137 penjabat sementara (Pjs) kepala daerah, lantaran banyaknya kepala daerah definitif melakukan cuti di luar tanggungan negara karena mengikuti Pilkada 2020.

Dari 137 tersebut, terdiri dari 4 Pjs gubernur dan 133 Pjs bupati/wali kota. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.

Adapun 4 Pjs gubernur itu ditugaskan di Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Jambi, dan Kepulauan Riau. Sementara, Pjs bupati/wali kota tersebar di 133 kabupaten/kota seperti Kota Medan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Semarang, Kabupaten Serang, Kota Bontang, Kabupaten Poso, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Manokwari, dan lainnya.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kemendagri menugaskan 4 Pjs gubernur dan 133 Pjs bupati/wali kota dalam Pilkada serentak 2020," kata Akmal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9/2020).

Ada beberapa tugas yang dilakukan Pjs untuk mengisi kekosongan para kepala daerah definitif karena mengikuti Pilkada 2020. Yakni, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada 2020 yang definitif, menjaga netralitas pegawai negeri sipil, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (perda).

juga dapat menandatangani perda setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri, serta melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Akmal juga menjelaskan, Pjs juga mempunyai tugas menjalankan kebijakan strategis yang telah ditetapkan pemerintah.

"Antara lain menjalankan upaya penanggulangan penyebaran Covid-19. Pjs dapat mengambil langkah-langkah yang sinergis serta penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19, serta penanganan dampak sosial dan ekonomi di daerah," tutur dia.