Sukses

Satgas: 70 Persen Kasus Covid-19 di Jabar Berasal dari 5 Daerah Penyangga DKI

Kendati, secara umum tidak ada kabupaten/kota di Jawa Barat yang masuk zona hijau atau aman dari penularan virus corona Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, 70 persen kasus positif virus corona di Jawa Barat berasal dari 5 kabupaten/kota penyangga DKI Jakarta. Kelimanya yakni, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok.

"Penyumbang kasus tertinggi di Jabar sebesar 70 persen. Lima daerah ini adalah daerah penyangga dari DKI Jakarta yang berasal dari Jawa Barat," kata Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (17/9/2020).

Kendati, secara umum tidak ada kabupaten/kota di Jawa Barat yang masuk zona hijau atau aman dari penularan virus corona. Dari data Satgas, kasus positif Covid-19 di Jawa Barat naik 9,3 persen selama sepekan terakhir.

Untuk itu, Wiku meminta agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menekan kasus positif Covid-19 di Jawa Barat. Khususnya, daerah penyangga ibu kota yang warganya memiliki mobilitas tinggi keluar masuk DKI Jakarta.

"Ini perlu menjadi perhatian agar betul-betul kondisi terutama daerah yang menempel di DKI Jakarta dapat diturunkan kasusnya agar memperbaiki kinerja Provinsi Jawa Barat," ujar Wiku.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tangani Covid-19 di 9 Provinsi Prioritas

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menangani Covid-19 di 9 provinsi prioritas.

Adapun 9 provinsi itu antara lain, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Jokowi meminta Luhut menurunkan kasus harian Covid-19, meningkatkan angka kesembuhan, dan menurunkan angka kematian Covid-19 di 9 provinsi tersebut. Bersama Kepala BNPB Doni Monardo, Luhut diberi waktu 2 minggu untuk menanganinya.

Wiku mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang mendasari pemilihan 9 provinsi prioritas. Pertama, karena 9 provinsi tersebut memiliki jumlah kasus aktif yang cukup tinggi.

Kedua, laju insidensi atau kecepatan penambahan kasus Covid-19. Pertimbangan ketiga yakni, persentase kematian akibat Covid-19.

"Keempat adalah laju kematian dan terakhir karena karakteristik wilayahnya," ucap wiku.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.