Firli Bahuri: Waspada, Pilkada dan Covid-19 Jadi Ladang Penjahat Catut Nama KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dari masyarakat tentang pemeras yang mencatut nama lembaga antirasuah. Hal ini terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. 

Antara lain di Bengkulu pada Januari lalu; Bireuen Aceh, Juli 2020; dan terbaru terjadi di Ciamis Jawa Barat, Agustus.

Komplotan ini menakut-nakuti akan membongkar dan menangkap aparatur pemerintah yang diduga 'bermain' dalam proyek pembangunan di wilayahnya. Juga ke pihak swasta yang mendapatkan dana hibah dari penyelenggara negara.

Menurut dia, banyak aparatur pemerintah yang berintegritas, memiliki serta menjaga nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi, berani melawan KPK palsu tersebut. Mereka kemudian melaporkannya ke kepolisian, sehingga seluruh pelaku dapat ditangkap.

"Akan tetapi, tidak sedikit pula aparatur pemerintah di daerah yang mau menjadi 'sapi perah' petugas KPK gadungan, sehingga wajar jika banyak pihak mempertanyakan integritas mereka sebagai pemimpin maupun perpanjangan tangan negara di daerah," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam siaran tertulisnya, Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Dia setuju dengan istilah kejahatan terjadi ketika ada kesempatan, bukan hanya niat.

"Di mana pelaku kriminal yang mencatut nama KPK, kini melirik perhelatan Pilkada Serentak 2020 dan pandemi Covid-19 sebagai ladang baru yang potensial untuk menjalankan usaha jahatnya," ungkap Firli.

KPK mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku KPK atau bekerja sama dengan lembaga antirasuah dengan modus membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat pencalonan bagi calon kepala daerah untuk mengikuti pilkada serentak 2020, dengan meminta imbalan sejumlah uang.

Padahal, lanjut dia, sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang mengatur penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id dan gratis alias tidak dipungut biaya apapun.

"KPK mendapatkan informasi ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kerja KPK di Banten dan Jawa Barat, menawarkan bantuan untuk mengisi e-LHKPN calon kepala daerah, sekaligus mendapatkan tanda terimanya. Bahkan mereka sesumbar dapat membantu calon kepala daerah untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN," tutur Firli.

"Sekali lagi kami informasikan, tidak ada biaya apapun untuk mengisi LHKPN dan tidak ada peluang sekecil apapun untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN," lanjut dia.

Dia mengungkapkan, sesungguhnya, mengisi LHKPN tidaklah sulit jika jujur, apa adanya, mengetahui asal muasal seluruh harta yang dimilikinya, dan dapat mempertanggungjawabkan harta tersebut.

Untuk lebih jelasnya lagi, hubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui call center KPK dinomor 198, atau ke email infopemilu.LHKPN@kpk.go.id dan bisa juga pada situs https://elhkpn.kpk.go.id

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: