Junimart Girsang: Polri Harus Periksa PN Jaksel Terkait PK Djoko Tjandra

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mendorong agar para penegak hukum dapat bergerak cepat dalam memproses penanganan kasus Djoko Tjandra. Pasalnya, saat ini publik terus menunggu penuntasan kasus hukum terkait mantan buronan kelas kakap tersebut.

Terlebih, kata Junimart, sosok Djoko Tjandra sangat melecehkan hukum karena terus berusaha mengakali sistem hukum di Indonesia. Yang terbaru, Djoko seenaknya berganti kewarganegaraan dan membuat KTP baru untuk mengajukan permohonan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas vonis Mahkamah Agung (MA).

"Meskipun PN Jaksel menolak gugatan PK itu, namun fakta bahwa pengadilan telah memproses pengajuan PK Djoko patut diduga sebuah pelanggaran hukum," kata Junimart dalam akun instagramnya seperti dikutip, Rabu (16/9/2020).

Sebagai aparat penegak hukum, lanjut Junimart, panitera dan majelis hakim di PN Jakarta Selatan seharusnya tahu status buron Djoko Tjandra.

Seperti diketahui, Djoko yang divonis 2 tahun penjara berdasarkan putusan MA atas kasus pengalihan hak tagih bank Bali melarikan diri pada tahun 2009. Selama bertahun-tahun Djoko menghilang dan melecehkan hukum dan kedaulatan NKRI.

"Demi tegaknya hukum dan terbukanya proses penanganan kasus Djoko Tjandra, Mabes Polri harus bergerak cepat tanpa pandang bulu untuk memeriksa oknum pegawai, panitera pidana sampai kepada Ketua PN Jaksel secara berjenjang," ujar Junimart.

Kasus Djoko Tjandra, kata Junimart, adalah ujian sekaligus pembuktian bahwa negara ini tidak boleh didikte oleh mafia hukum mana pun. Semua sama dimuka hukum dan hukum harus tetap jadi panglima.

Saksikan video pilihan di bawah ini: