Istana: Penunjukan Luhut Tangani Covid-19 Prerogatif Presiden, Tak Perlu Dipermasalahkan

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian meminta agar penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani Covid-19 tidak dipermasalahkan. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena Luhut diyakini bisa menekan kasus Covid-19 di 9 provinsi.

"Tidak perlu dipermasalahkan (penunjukan Luhut), itu prerogatif Presiden. Presiden percaya kepada Beliau karena selama ini Beliau mampu mengeksekusi apa pun yang diminta oleh Presiden," kata Donny saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Berbekal kepercayaan itu, Jokowi akhirnya menugaskan Luhut memimpin penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Adapun 9 provinsi itu merupakan daerah penyumbang kasus positif Covid-19 terbanyak.

"Penugasan ini biasa saja, Presiden ingin menugaskan sosok yang yang menurut Beliau mampu melakukan atau mampu mengeksekusi arahan-arahan Beliau, khususnya dalam penanganan Covid-19," ujarnya.

Donny mengatakan, penunjukan Luhut ini sesuai kapasitas dan sumber daya yang dimiliki untuk menekan kasus harian di 9 provinsi. Selain itu, Luhut juga merupakan Wakil Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Beliau juga secara keorganisasian secara tupoksi memiliki wewenang untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk menekan angka positif," ucapnya.

Adapun target yang diberikan Jokowi kepada Luhut, yakni penurunan penambahan kasus harian Covid-19, peningkatan angka kesembuhan, dan menurunkan angka kematian. Bersama Kepala BNPB Doni Monardo, Luhut diberi waktu 2 minggu untuk menanganinya.

"Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisia, penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan Covid-19," jelas Donny.

Saksikan video pilihan di bawah ini: