Akademisi: RUU Cipta Kerja Bisa Jadi Penyelamat Indonesia dari Resesi

Pemerintah Serahkan Draft RUU Omnibus Law — Ketua DPR Puan Maharani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan) jelang penyerahan draft RUU Omnibus Law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Muhammad Handry Imansyah menyatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja mempunyai sejumlah sisi positif. Misalnya, aturan hukum dalam aturan itu membuat investor luwes menanamkan modal pada bidang padat karya.

"Dengan undang-undang baru, tentu bisa luwes dan juga bisa menarik investor. Baik dari dalam negeri atau luar negeri," kata Hendry, Selasa (15/9/2020).

Hendry pun merasa RUU Cipta Kerja bisa saja diketuk palu oleh DPR dan pemerintah pada tahun ini. Dengan begitu, perekonomian rakyat bisa terselamatkan dengan kesempatan kerja.

Saat ini, kata dia, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran akibat usaha terdampak pandemi Covid-19.

"Kalau mau objektif, saat ini terjadi PHK besar-besaran karena adanya Covid-19. Jadi, hampir dua kali lipat pengangguran. Nah, kaitannya dengan RUU, apa memang perlu tahun ini? Memang di dalam UU yang saat ini ada, agak sulit. Dikeluhkan banyak pengusaha," beber dia.

Selain membantu rakyat, kata Hendry, RUU Cipta Kerja bisa menjadi penyelamat Indonesia dari resesi. Pengesahan RUU Cipta Kerja dan perbaikan iklim investasi, akan membuat Indonesia tidak lama keluar dari jurang resesi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah tengah rancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja demi atasi regulasi dan pangkas birokrasi.

2 dari 2 halaman

Perlu Diperbaiki

"Itu tadi selain RUU ini, kemudahan berinvestasi. Soalnya membuka bisnis di Indonesia itu terkadang butuh berapa bulan. Di kota memang satu pintu. Cuma di daerah belum jalan. Di pusat izin prinsip saja. Sisanya ada di daerah," beber dia.

Di sisi lain, Hendry menyadari, masih terdapat beberapa pasal dalam RUU Cipta Kerja yang perlu diperbaiki sebelum disahkan.

Namun, kekurangan itu bukan membuat kelompok tertentu menarasikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja buruk. Kemudian menggalang aksi menolak aturan tersebut.

"Jangan juga asal ngomong bahwa RUU ini tidak baik. Jangan begitu juga. Dicari titik temunya di mana," beber dia.