Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2019

Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan DPR dan Susunan Fraksi — Suasana Rapat Paripurna ke-2 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Rapat menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR dengan wakilnya Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - DPR melaksanakan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, paripurna dan pekerjaan lain di parlemen selama masa pandemi disesuaikan dengan protokol pencegahan penularan Covid-19.

“Kami di DPR terus bekerja, meski ada penyesuaian dengan protokol kesehatan, tapi tidak mengurangi efektivitas dari kinerja anggota parlemen,” ungkap Puan, Selasa (15/9/2020).

Untuk mematuhi ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), masing-masing fraksi di DPR RI hanya diwakili pimpinan fraksi atau anggota yang ditunjuk untuk hadir secara fisik dalam rapat paripurna tersebut. Anggota DPR lainnya mengikuti jalannya rapat secara virtual.

“Kita tetap bisa produktif dengan berdisiplin jalani protokol kesehatan,” ungkapnya.

Pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN 2019, seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi Undang -Undang, hanya Fraksi PKS yang menyetujui dengan catatan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengumumkan jadwal libur dan cuti di 2020. Tahun depan, dipastikan akan ada 16 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama.

2 dari 2 halaman

Efektif Kelolah APBN

Politisi PDIP itu berharap, pengelolaan APBN pada tahun berikutya agar meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan selau taat pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga diminta menindaklanjuti temuan-temuan dalam laporan keuangan, memastikan penyelesaiannya agar tidak terjadi pada APBN tahun selanjutnya.

"Pemerintah juga harus mempertajam efektivitas pengelolaan APBN dalam meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat,” ucap Puan.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
RUU Pertanggungjawabab APBN