PT Pos Pastikan Penyaluran BST di Daerah 3T Provinsi Maluku Sudah Dilaksanakan

Liputan6.com, Jakarta - Untuk menangani dampak pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo membuat kebijakan jaring pengaman, salah satunya adalah pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan bagi mereka yang terdampak Covid-19 tersebut merata di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku.

Kepala PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Ambon Muhammad Adam mengatakan, PT Pos Indonesa adalah salah satu yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini Kemensos untuk menyalurkan BST. Penyaluran tersebut sesuai dengan data penerimaan BST yang diberikan oleh pihak Kemensos.

"Bagi PT Pos penunjukan ini bukan hal yang baru karena sebelumnya juga kami sudah biasa menyalurkan bantuan dari pemerintah. Dulu istilahnya ada BLT dan program lainnya, yang jelas tujuannya memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai jejaring sosial," kata Adam saat acara bincang di RRI Ambon dengan tema Efektivitas Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19, Kamis (24/9/2020).

Adam mengatakan, penyaluran BST di Ambon dan umumnya di Provinsi Maluku sudah berjalan sukses. Meski demikian, dia mengakui belum terealisasi 100 persen, tapi sampai saat ini pihaknya masih tetap membayarkan kepada penerima bantuan.

"Karena ada yang di kepulaun, sehingga kami butuh waktu karena kendala di pulau-pulau, sehingga harus terjadwal penyalurannya, harus sesuai jadwal transportasi yang ada ke sana," katanya.

Untuk Kota Ambon sendiri, sesuai jadwal sudah dibayarkan dari mulai tahap 1 sampai tahap 6. Kalau secara efektif, pihaknya sudah membayarkan sesuai dengan nama yang ditetapkan kemensos.

"Kami hanya menerima data dari Kemensos, dan PT Pos hanya menyalurkan sesuai yang data yang diterima tadi. Sejauh ini lancar berkat dukungan semua pihak," katanya.

Terkait kendala di lapangan sehingga tidak bisa penyaluran BST terealisasi 100 persen, dia mengatakan karena masih ada penerima yang ganda. Selain itu, ada juga perubahan status di data tersebut, misalnya saat ini sudah menjadi PNS dan lainnya. Jadi di lapangan untuk penyalurannya cukup dinamis.

"Kami koordinasi dengan Kemensos sehingga banyak data yang mungkin baru diverifikasi dan itu berubah, bisa segera kami tindaklanjuti," katanya.

Adapun terkait dengan daerah Tertinggal Terluar dan Terdepan (3T) sejauh ini masih bisa dilaksanakan penyaluran. Kendala yang terjadi mungkin terkait dengan tidak ada sinyal di daerah tersebut. Sehingga petugas Pos tidak bisa melakukan laporan online saat menyalurkan bantuan.

"Nanti seperti bukti foto penerima, KTP dan lainnya, petugas kami akan laporkan saat mendapat sinyal. Intinya kami sampai diujung dunia pun kami bayar (salurkan). Terbukti dari tahap satu sampai lima sudah bisa kita jalankan. Kami secepatnya akan menyalurkan karena peran PT Pos sangat diharapkan. Sampai saat ini tidak ada komplain misalnya pulau ini belum tersalurkan, tidak ada. Alhamdulilah semua sudah tersalurkan," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: