Ombudsman DKI Minta Sanksi Pelanggar PSBB Lebih Tegas

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Ombudsman DKI Teguh Nugroho berharap, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar PSBB, utamanya sektor perkantoran yang dinilai sebagai hulu kasus Covid-19 di Jakarta.

"Sanksi bagi pelanggar ini kan baru diatur di level Pergub bahkan untuk perkantoran dan industri saja hanya dilakukan di level SK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ini yang menyebabkan banyak perkantoran dan industri yang cuek bebek," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (13/9/2020).

Teguh meyakini, kurang tegasnya sanksi terhadap mereka, membuat aturan pembatasan pegawai masuk melebihi angka 50 persen atau melebihi kapasitas yang ditetapkan dalam Pergub. Keyakinan itu, lanjut Teguh, diperkuat dari data jumlah pemumpang KRL yang jauh berbeda saat aturan awal PSBB dan aturan saat PSBB transisi.

"Jumlah naik bertahap mulai dari 4-7 persen sampai akhirnya mendekati 50 persen dari angka total harian," jelas Teguh.

Saksikan video pilihan di bawah ini: