Jerat Kasus Penipuan Donny Saragih Sebelum Jadi Dirut Transjakarta dan Buron

Liputan6.com, Jakarta - Tim gabungan Kejaksaan menangkap terpidana Donny Saragih, buron kasus penipuan yang sebelumnya pernah ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Dirut Transjakarta.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi menyampaikan, pada September 2017 lalu, Donny Saragih yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT Lorena Transport menemui Direktur Utama PT Lorena Transport, Gusti Terkelin Soerbakti.

"Ketika itu, terpidana berpura-pura sebagai pihak dari Otoritas Jasa Keuangan," tutur Nirwan dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (5/9/2020).

Menurut dia, Donny Saragih dibantu Corporate Sekretaris PT Lorena Transport Porman Tambunan, mengelabui Gusti Terkelin Soerbakti dengan mengaku dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di PT Lorena Transport. Namun, dia meminta imbalan sebesar USD 250 ribu dolar.

"Uang tersebut rencananya akan ditawarkan kepada pihak OJK agar tidak membeberkan kesalahan yang dilakukan oleh PT Lorena Transport terkait perdagangan saham tidaksah," jelas Nirwan.

Selanjutnya, uang itu diserahkan secara bertahap hingga mencapai USD 170 ribu dolar dan Rp 20 juta. Hanya saja uang tersebut ternyata dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Donny Saragih dan Porman Tambunan.

"Terhadap Porban Tambunan, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan eksekusi pada 29 Januari 2020," kata Nirwan.

Sementara untuk terpidana Donny Andy Sarmedi Saragih, telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 100K/Pid/2019 tanggal 12 Februari 2019 Juncto Putusan PT DKI Jakarta Nomor 309/Pid/2018/PT.Dki tanggal 12 Oktober 2018 Jouncto Putusan PN Jakarta Pusat nomor 490/Pid.B/2018/PN.JKT.Pst tanggal 14 Agustus 2018, yang menyatakan terdakwa Donny Andy Sarmedi Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana 378 KUHP dengan pidana penjara selama dua tahun. 

"Setelah diterimanya putusan inkracht, terpidana bersikap tidak kooperatif dan melarikan diri sehingga ditetapkan sebagai DPO, terpidana juga sempat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun tidak pernah hadir dalam sidang PK a quo," Nirwan menandaskan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: