Menkumham: UU MK Jadi Dasar Yuridis Tetapkan Syarat Hakim Konstitusi

FOTO: Menkumham - DPR Bahas Reformasi Birokrasi hingga Aturan Kenormalan Baru — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan penjelasan kepada Komisi III DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2020). Rapat juga membahas penjelasan recofusing APBN Tahun 2020, persiapan new normal di lapas dan imigrasi serta isu-isu lainnya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi menjadi UU akan menjadi dasar yuridis dalam menetapkan syarat untuk menjadi hakim konstitusi.

"Ini menjadi landasan yuridis mengenai syarat untuk menjadi hakim konstitusi," ucap Yasonna di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Infografis Poin-Poin Penting Putusan MK Tolak Gugatan Pilpres 2024
Arief Hidayat dan Saldi Isra Dilaporkan ke MKMK, Diputus Tak Terbukti Langgar Etik Berafiliasi dengan PDIP
MK Pastikan Tidak Ada Deadlock dalam Pengambilan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hal itu disampaikan Yasonna saat membacakan pendapat akhir Presiden atas RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa siang.

Dia mengatakan, adanya UU MK akan menjadi landasan yuridis mengenai syarat dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang lebih baik secara proporsional, namun tetap konstitusional.

Adapun sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan lima usulan terkait pembahasan RUU MK.

Usulan tersebut adalah tentang batas usia minimum dan usia maksimum hakim konstitusi, persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung, dan batas waktu pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan usulan tentang anggota Majelis Kehormatan MK yang berasal dari akademisi dengan latar belakang di bidang hukum serta legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan perubahan UU tersebut.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menkumham Yasonna Laoly meresmikan Lapas Karanganyar di Nusakambangan dengan sistem super maximum security.

2 dari 2 halaman

Terima Kasih Yasonna

Diketahui, dalam rapat paripurna hari ini Wakil Ketua DPR Sufmi Ahmad Dasco mengetuk palu sidang paripurna tanda persetujuan terhadap RUU MK menjadi UU setelah seluruh anggota sidang paripurna memberikan persetujuannya.

Yasonna yang dalam kesempatan itu mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih atas persetujuan DPR untuk mengesahkan RUU MK menjadi Undang-Undang.

"Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang terhormat, tenaga ahli Komisi III DPR RI, serta Sekretariat Komisi III DPR RI yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini," ucap dia seperti dikutip Antara.