Special Content: Kebakaran Gedung Jadi Alat Ukur Pembuktian Komitmen Kejaksaan Agung

Sebanyak 24 kamera pengawas (CCTV) yang berada di dalam Kompleks Kejaksaan Agung dan di sekitar wilayah tersebut sudah diamankan Mabes Polri. Hal itu demi mengumpulkan bukti-bukti penyebab kebakaran Gedung Kejagung dan diteliti oleh tim Laboratorium Forensik Polri.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, meminta masyarakat tidak berspekulasi soal kejadian kebakaran gedung Kejaksaan Agung, yang turut menghanguskan ruang kerja Jaksa Pinangki.

Mahfud juga menegaskan, berkas perkara kasus Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki dan kasus Jiwasraya tidak ikut terbakar dalam kejadian tersebut. Selain itu, menurutnya, 25 tahanan di rutan Kejagung juga selamat dan sekarang ditahan di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Senada dengan Mahfud, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono, mengajak masyarakat tidak berspekulasi dan percaya kepada Polri untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran gedung utama Kejagung.

"Silakan curiga, tapi harus ada dasarnya. Apa yang ngomong itu tahu tentang gedung itu? Gedung itu menyimpan berkas perkara, enggak?" kata Hari Setiyono.

"Gedung ini itu hanya untuk pembinaan, kaitannya dengan kepegawaian, kemudian intelijen, intelijen hanya secara administrasi. Data yang dihebohkan itu, tidak di sini, ada di tempat lain. Alat (bukti) juga ada di tempat lain," terang Hari.

Hary menekankan, untuk data buronan dan orang asing juga masih aman dan tidak ada masalah akibat kebakaran ini. Bahkan, Kejagung memiliki back up data di Kejari dan Kejati, sehingga dia meminta masyarakat tidak usah ragu.

Di sisi lain, menurut Aktivis ICW, Donal Fariz, kasus-kasus besar di Kejagung itu menjadi alat ukur untuk menguji benar atau tidaknya teori sabotase kebakaran gedung kali ini. "Kalau logikanya sabotase itu dilakukan untuk menutupi perkara, maka itu akan berdampak pada kasus-kasus itu akan mandek atau tidak berkembang," ujarnya.

Sebelum tahun ini, gedung Kejaksaan Agung pernah terbakar dua kali yakni pada 1979 dan 2003. Pada 9 Januari 1979, gedung Kejagung terbakar disebabkan korsleting listrik, yang membuat bagian kanan kantor bertingkat enam itu hangus terbakar.

Dalam kejadian kala itu, ruang bidang intelijen, operasi, tempat rapat, dan Biro Perencanaan Kejaksaan Agung menjadi ruangan-ruangan yang ikut terbakar.

Sementara pada 2003, terjadi dua kali kebakaran di Gedung Korps Adhyaksa itu yakni pada Sabtu 22 November 2003 sekitar pukul 6.15 WIB di lantai dua dan bisa dipadamkan. Lalu kebakaran kedua pada pukul 11.50 WIB di lantai tiga.

Namun, kejadian pada 5 Juli 2000 patut mendapat perhatian, karena ada fakta menarik tersembunyi. Saat itu, tim Gegana Polri menemukan bom seberat 2 kilogram buatan Pindad di kamar mandi lantai II Gedung Bundar Kejaksaan Agung, yang bisa meledak kapan saja dan punya daya ledak sangat besar.

Ketika bom itu ditemukan, sejumlah jaksa tengah memeriksa mantan Menteri Keuangan JB Sumarlin dan Dirut PT Era Giat Prima, Djoko Tjandra, sosok yang pada akhir Juli 2020 baru ditangkap polisi usai menjadi buronan terpidana kasus Bank Bali, yang mencuat sejak 1999.

Mereka kala itu diperiksa Kejagung sebagai saksi kasus Gubernur Bank Indonesia (nonaktif) Syahril Sabirin, serta FX Soedjasmin dalam kasus penyalahgunaan dana reboisasi. Pemeriksaan Djoko Tjandra saat itu akhirnya dihentikan dan ditunda untuk diteruskan di lain hari.

Kejaksaan Agung telah menjamin kebakaran ini tidak akan mengganggu proses penanganan kasus-kasus korupsi besar yang tengah mereka tangani. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut telah dibentuk tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung untuk penyelidikan penyebab kebakaran.

Kriminolog Universitas Indonesia, Ferdinand Andi Lolo, menyarankan semua pihak untuk menunggu laporan lengkap Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri. Pria yang juga mantan anggota Komisi Kejaksaan menilai tak baik jika ada buruk sangka.

"Dari pengalaman saya sendiri, saya 12 tahun di Kejaksaan Agung, jadi desas-desus di masyarakat (soal sabotase) itu tidak benar. Karena gedung utama yang terbakar itu tidak menangani perkara, yang menangani perkara itu adalah gedung pidana khusus dan gedung tindak pidana umum. Gedung ini berbeda dengan gedung utama yang terbakar," kata Ferdinand kepada Liputan6.com.

Ia juga yakin semua berkas atau alat bukti kejaksaan soal kasus-kasus yang sedang ditangani, termasuk kasus Jaksa Pinangki, tidak hilang karena kebakaran yang terjadi.

"Ini sudah zaman teknologi. Semua data penting di kejaksaan, termasuk penanganan perkara, itu ada backup-nya. Mereka punya pusat backup di Ceger."

"Jaksa Pinangki juga tidak menangani perkara, jadi bukan jaksa di gedung bundar yang terbakar. Dia jaksa yang menangani administrasi dan sumber daya manusia, jadi tidak ada hubungannya dengan perkara. Jadi kalau dibilang (kebakaran) karena ada Jaksa Pinangki di situ, fantasi yang terlalu liar," ucap pria lulusan The University Of Auckland tersebut.

Namun, ICW punya pandangan lain mengapa publik bisa meragukan komitmen Kejaksaan Agung dalam menangani perkara suap Jaksa Pinangki terkait kasus Djoko Tjandra. Ada tiga indikator versi ICW yang menyebabkannya.

"Yang pertama ada pernyataan dari komisi kejaksaan, yang terlihat tidak cukup dibuka akses untuk memeriksa jaksa pinangki. Yang kedua, sempat ada keluar pedoman pemeriksaan jaksa harus seizin jaksa agung. Yang ketiga kejaksaan agung sempat ingin memberikan bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki," terang Kurnia Kurnia Ramadhana.

Selain tiga indikator itu, Kurnia berpendapat, teman-teman di Kejaksaan Agung belum membuka akses kepada KPK untuk menelusuri perkara tersebut lebih jauh. Menurutnya, penanganan lebih baik ditunjukkan Bareskrim Polri, yang mengundang KPK untuk melakukan gelar perkara bersama.

"Untuk kasus kebakaran ini, harapan kami kejaksaan bisa kooperatif, transparan, dan membuka akses kepada siapapun yang ingin menyelidiki terbakarnya gedung utama agar publik dapat melihat bagaimana sebenarnya kasus ini, agar tidak lagi dikait-kaitkan dengan terbakarnya berkas-berkas penanganan perkara di internal Kejaksaan Agung," tuturnya.