RUU Cipta Kerja Bisa Dinilai Jadi Momentum Kembangkan Industri Pertahanan

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta, menilai, pemerintah mesti memanfaatkan momentum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) untuk menjalin kerja sama produksi alat utama sistem senjata (alutsista) dengan swasta. Dengan begitu, kualitas produk meningkat.

"Harusnya seperti itu. Selama ini, kan, industri strategis atau proyek besar milik pemerintah, yang saat ini banyak dikerjakan oleh BUMN, nantinya itu bisa dikerjakan juga oleh swasta," katanya saat dihubungi, Kamis (27/8/2020).

Menurutnya, industri pertahanan dalam negeri kian membaik. Namun, harus meningkat seiring berlakunya RUU Cipta Kerja kelak.

Dicontohkannya dengan PT Pindad (Persero), perusahaan ‘pelat merah’ sektor industri pertahanan, yang telah menjalin kemitraan bersama swasta, seperti Astra, dalam mengembangkan alutsista. Yang telah terealisasi kendaraan taktis (rantis) Maung 4x4.

"Kalau produksinya ini signifikan, kan, kabarnya akan diproduksi massal untuk sipil juga. Jadi, tentu saja akan juga meningkatkan peluang kerja," ujarnya.

"Harapannya ketika sudah bisa berjalan dengan baik, adanya RUU Ciptaker ini bisa lebih cepat lagi, misalnya, tentang perizinan, tentang kemudahan investasi untuk pengadaan lahan, pasti harusnya lebih cepat," sambungnya.

Menurut Stanis, pemerintah dapat meningkatkan kolaborasi dengan swasta dalam memproduksi alutsista. "Tentu dengan berbagai syarat dan aturan yang harus tepat, apalagi industri strategis itu, ya, harus dicek dulu, apalagi harus benar-benar riset,” tambah dia.

Jika dikerjakan sendiri, Pindad bakal terkendala lantaran masa produksi diprediksi lebih lama. "Makanya, kolaborasi ini yang harus ditingkatkan, sehingga muncul kekuatan-kekuatan baru yang besar," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: