Sukses

Tanggapi Deklarasi KAMI, Megawati: Kayaknya Banyak yang Mau Jadi Presiden

Menurut Megawati, keberadaan KAMI sepertinya merefleksi banyaknya orang yang ingin menjadi presiden.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengomentari deklarasi dan pernyataan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang diinisiatori mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh.

Menurut Megawati, keberadaan KAMI sepertinya merefleksi banyaknya orang yang ingin menjadi presiden.

Komentar Megawati itu disampaikan dalam pidatonya di pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) Gelombang II Menuju Pilkada Serentak 2020 secara daring, Rabu (26/8/2020).

"Saya suka ketawa, kan banyak orang ini kan, kemarin ada pemberitaan, ada orang yang bentuk KAMI. Itu kayaknya banyak banget yang ingin jadi presiden. Ya dari pada bikin seperti itu, kenapa ya dari dulu enggak cari partai?," ucap Megawati. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kemajuan di Daerah Semakin Pesat

Awalnya, Megawati bicara soal menjadi calon kepala daerah adalah bukan soal gagah-gagahan. Namun soal komitmen membangun daerah. Presiden RI Kelima itu lalu mencontohkan wilayah Samosir di Sumatera Utara, yang kini kemajuannya semakin terlihat. Kebetulan Bupatinya adalah kader PDIP, Rapidin Simbolon.

Terakhir, Megawati mengaku mendengar Samosir sudah berhasil mengekspor sayur-sayuran. Baginya, ini adalah hal konkret yang bisa dilakukan oleh para calon kepala daerah jika akhirnya terpilih.

Setelahnya, Megawati lalu seakan membandingkan dengan isu terkini terkait aksi KAMI.

Megawati mengatakan, adalah aturan di Indonesia sesuai tata kenegaraan pemerintahan bahwa untuk mengikuti pemilu maupun pilkada, maka seseorang harus mendapatkan dukungan partai politik.

Lebih jauh, Megawati mengatakan bahwa bukan hal mudah menjadi pemimpin, di daerah sekalipun.

"Memang ada jalur independen yang sah. Namun, jalur independen berarti si kepala daerah nantinya takkan memiliki fraksi yang akan membela kebijakannya di parlemen setempat," ucap Megawati. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.