ICW Kecam Kejaksaan Agung Beri Pendampingan Hukum Jaksa Pinangki

Ilustrasi Kejaksaan Agung RI (Kejagung) — Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memberikan pendampingan hukum terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

ICW meminta Kejaksaan Agung segera mencabut keputusan memberikan bantuan hukum tersebut. Sebab, menurut ICW, tindakan Jaksa Pinangki yang bertemu dengan buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra telah mencoreng Korps Adhyaksa itu sendiri.

ICW Pertanyakan Motif Massa Demo Depan Kantor: Diajak Dialog, Pendemo Malah Menolak

"Yang bersangkutan tidak layak mendapatkan pendampingan hukum. Terlebih lagi, tindakan Jaksa Pinangki telah melanggar dua aspek sekaligus, yakni etika dan hukum," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Selasa (18/8/2020).

Disebutkan, alasan Kejagung memberikan pendampingan hukum lantaran Pinangki masih bagian dari Korps Adhyaksa meski statusnya dalam penahanan.

Kurnia menjelaskan, pelanggaran etika yang diduga dilakukan Pinangki lantaran berpergian tanpa sepengetahuan atasan. Lalu pelanggaran hukum karena tersangka Pinangki disangka telah menerima sejumlah uang dari Djoko Tjandra untuk turut mengurusi perkara di Mahkamah Agung (MA).

Sehingga, menurut Kurnia, bantuan hukum yang diberikan justru dikhawatirkan digunakan untuk melindungi Jaksa Pinangki dari jerat hukum. Selain itu, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan patut diduga tidak akan berjalan objektif, sebab, pendampingan hukum itu berpotensi mengganggu ritme penanganan perkara dan menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan.

"Pendampingan hukum terhadap Jaksa Pinangki diduga bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Jaksa Indonesia (PJI)," kata Kurnia.

Dalam AD/ART tersebut dituliskan bahwa tujuan PJI adalah meningkatkan integritas dan profesionalisme jaksa sesuai dengan tugas dan tanggungn jawabnya sebagai penegak hukum. Selain itu dalam Pasal 2 AD/ART itu juga disebutkan bahwa PJI bertujuan membela dan mendampingi anggota yang menghadapi persoalan hukum terkait dengan tugas profesinya.

"Tentu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tidak terkait dengan tugas dan profesinya sebagai seorang jaksa. Sebab pertemuan yang bersangkutan dilakukan tidak atas dasar persetujuan dari atasannya dan dilakukan dengan seorang buronan Kejaksaan," kata Kurnia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi dari terpidana Djoko Tjandra. Pinangki ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan.

2 dari 2 halaman

Kecurigaan ICW

Koalisi Kawal Capim KPK Kritisi Pansel Capim KPK — Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana (kanan) memberi keterangan terkait 20 nama Capim KPK yang lolos seleksi di gedung LBH Jakarta, Minggu (25/8/2019). Koalisi Kawal Capim KPK menyatakan menemukan adanya potensi konflik kepentingan dari pansel terhadap peserta seleksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kurnia mengatakan, sejak awal ICW curiga Kejaksaan Agung pasang badan saat oknum di internal lembaganya tersangkut kasus hukum.

Hal tersebut dilihat saat Kejaksaan mengeluarkan pedoman pemeriksaan jaksa beberapa waktu lalu, yang mana menyebutkan bahwa upaya hukum terhadap jaksa harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Jaksa Agung. Kendati pedoman tersebut kini telah dicabut.

Selain itu, pendampingan hukum akan menggambarkan perkara dugaan suap yang melibatkan Jaksa Pinangki diduga tidak akan berkembang atau terhenti hanya pada jaksa tersebut.

Padahal Kejaksaan mempunyai kewajiban hukum untuk menelusuri, apakah ada oknum petinggi di internal Kejaksaan Agung lain yang diduga mengetahui pertemuan antara Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra namun terkesan mendiamkan saja.

"Pendampingan hukum oleh Kejaksaan Agung ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh Divisi Hukum Polri saat menjadi kuasa hukum dari dua terdakwa penyiram air keras ke wajah Novel Baswedan. Hasilnya sudah dapat diprediksi, penanganan perkara tersebut tidak lagi akan mencerminkan profesionalitas," kata Kurnia.