Jokowi: Komisi Yudisial Tangani 1.584 Laporan Sepanjang 2019 hingga Juni 2020

Oleh Liputan6.com pada 14 Agu 2020, 12:54 WIB
Diperbarui 14 Agu 2020, 12:58 WIB
Presiden Jokowi mengenakan baju adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur (NTT) saat menghadiri sidang tahunan MPR, Jumat (14/8/2020). (dok Biro Pers Sekretariat Presiden)
Perbesar
Presiden Jokowi mengenakan baju adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur (NTT) saat menghadiri sidang tahunan MPR, Jumat (14/8/2020). (dok Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Komisi Yudisial telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik selama setahun ini. Antara lain dengan mengusulkan calon hakim agung, hakim ad hoc tipikor dan hakim ad hoc hubungan industrial.

"Pengusulan calon hakim tersebut tetap berjalan lancar," kata Jokowi dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Komisi Yudisial juga telah melaksanakan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi, dan advokasi hakim.

Selain itu, sepanjang 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat.

"Dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi," sambung Jokowi.

Tak hanya Komisi Yudisial, Jokowi juga memuji kecepatan dan kecermatan kerja Mahkamah Konstitusi.

 

**Cek hasil pengumuman SBMPTN 2020 di tautan ini

2 dari 3 halaman

Kinerja Mahkamah Konstitusi

Jokowi menyebut, MK terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan.

"MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara," jelas Jokowi.

Sepanjang 2019 hingga awal 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang. Pada saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun luar negeri terus ditingkatkan.

"MK aktif menginisiasi dan mengkoordinasi berbagai kegiatan di tingkat regional maupun global agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia," tutup Jokowi.

 

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓