Kemendikbud: Siswa di Zona Hijau dan Kuning yang Kesulitan Transportasi Tak Belajar Tatap Muka

Jumeri mengatakan bahwa sekolah diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan sebelum menggelar pembelajaran secara tatap muka.

"Bahwa Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa pembukaan satuan pendidikan untuk melayani (pembelajaran) tatap muka peserta didik dilakukan, satu atas seizin zonanya kuning atau hijau, atas izin Gugus Covid setempat," jelas Jumeri dalam konferensi pers daring, Kamis (13/8/2020).

Restu dari Tim Gugus Tugas setempat diperlukan, menurut Jumeri karena mereka yang paling paham kondisi penyebaran virus dan kerentanan suatu daerah.

Syarat lainnya, lanjut Jumeri adalah Gubernur atau bupati/walikota setempat mengizinkan. "Kemudian sekolah itu mengisi daftar isian kesiapan sekolah membuka layanan tatap muka. Dan ini kami pastikan betul kepada kepala dinas (pendidikan) bahwa tidak boleh hanya mengeluarkan surat edaran. Tetapi meminta kepada seluruh satuan pendidikan mengajukan izin," tegas dia.

Setelah satuan pendidikan mengajukan izin, menurut Jumeri pihak Dinas Pendidikan setempat harus melakukan verifikasi untuk mengecek kesiapan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka.

"Ini kami udah tekankan sekali kepada kepal dinas," bebernya.

Jumeri juga mengatakan bahwa satuan pendidikan diminta untuk membuka pembelajaran tatap muka secara bertahap.

"Kemudian juga pembukaan secara bertahap, tidak bisa langsung buka semua, misalnya bercampur dengan peserta didik dalam satu kelas masuk sekaligus dalam satu hari. Tetapi secara bergelombang," papar dia.

Di samping itu, untuk mencegah timbulnya klaster baru Covid-19 di satuan pendidikan, Kemendikbud juga akan mengatur jumlah jam belajar para siswa. Jumlah jam belajar siswa, kata Jumeri tak akan sebanyak seperti biasanya.

"Ya kira-kira empat jam. Ini memberikan relaksasi, memberi refreshing kepada peserta didik untuk bisa bertemu dengan bapak ibu gurunya untuk berkonsultasi. Bisa ada interaksi antara guru dengan siswa," tandas Jumeri.