DPRD DKI: Pengabaian Protokol Kesehatan Ditengarai karena Himpitan Ekonomi

Pandemi COVID-19 Pengaruhi Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Warga bersandar di salah satu tiang JPO di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Wabah Covid-19 memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 yang diproyeksikan -0,4 sampai dengan 1,0 persen. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai menurunnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan karena faktor ekonomi. Saat ini, menurut Zita, masyarakat lebih memprioritaskan mencari nafkah sehingga menyebabkan pengabaian terhadap bahaya Covid-19.

"Mungkin karena faktor ekonomi. Namanya juga orang lagi kesulitan, urusan perut kan tidak bisa bohong. Kalau perut kosong mereka akan cari jalan buat isi, sekalipun harus melewati jurang," ujar Zita, Jumat (7/8/2020).

"Akhirnya, karena fokus mau cari nafkah, protokol kesehatan jadi terlupakan," imbuh dia.

Politikus PAN itu menambahkan, penurunan kesadaran terhadap protokol kesehatan juga diperparah oleh 'watak' warga DKI yang bandel tiap kali Pemprov mengeluarkan aturan.

Padahal, menurutnya, keberhasilan satu kebijakan akan berdampak maksimal jika masyarakat mau bekerjasama dan taat terhadap segala regulasi. Ia berharap agar Pemprov DKI tak habis langkah dan strategi untuk mengkampanyekan protokol kesehatan bagi warganya.

"Memang habit warga DKI suka menyepelehkan. Angkanya menurun sedikit, langsung merasa sudah paling aman, bebas berinteraksi. Akhirnya naik lagi angkanya, kewaspadaannya yang kurang. Pemerintah sepertinya harus perbanyak kampanye bahaya Covid-19 lagi," ujarnya.

Disinggung mengenai implementasi sanksi terhadap pelanggar PSBB transisi, Zita menganggap langkah Pemprov sudah tepat. Meski ia tak menampik jumlah pelanggar terus saja bertambah.

Namun, Zita enggan mendesak Pemprov segera kembali mengambil kebijakan PSBB seperti semula. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki argumentasi waktu yang tepat memberlakukan PSBB.

"Saya percaya Pak Anies dan kawan-kawan pasti punya tolak ukur kapan harus diperketat, tentu semuanya berbasis data. Ada penilaian yang harus di lihat dari semua lini, tidak hanya angka Covid-19 yang meningkat saja," tuturnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat ditutup salah seorang karyawan terpapar Covid-19. Seluruh agenda sidang dibatalkan dan dijadwalkan kembali. Selanjut PN Jakbar akan dilakukan sterilisasi.

2 dari 2 halaman

Pasien Terus Bertambah

Diketahui, jumlah pasien positif virus corona atau Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 597 orang pada Kamis (6/8). Berdasarkan penambahan tersebut saat ini jumlah kumulatif pasien di mencapai 23.863 kasus.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyatakan sebanyak 7.949 kasus masih mendapatkan perawatan di rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri.

"Dari jumlah tersebut, 15.006 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 908 orang meninggal dunia," kata Ani dalam keterangan pers.

Ini merupakan rekor penambahan kasus baru positif virus corona di Ibu Kota. Sebelumnya, jumlah tertinggi penambahan harian kasus positif Covid-19 sebanyak 584 orang pada Rabu (29/7/2020).

Reporter: Yunita Amalia/Merdeka.com

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19