DPR Minta Kejaksaan Dalami Pembicaraan Jaksa Pinangki dengan Djoko Tjandra

Liputan6.com, Jakarta - Kejagung telah mencopot Jaksa Pinangki Sirna yang berfoto bersama buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra dan pengacaranya, Anita Kolopaking. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, harusnya Kejaksaan berkoordinasi dengan kepolisian untuk bisa menggali dugaan tindak pidana yang dilakukan Pinangki.

"Dalam konteks pidana, Kejaksaan hendaknya berkoordinasi dengan Kepolisian agar jaksa tersebut diperiksa dalam dugaan tindak pidana membantu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur Pasal 221 KUHP," kata Habiburokhman, Kamis (30/7/2020).

Habiburokhman mengimbau kepada kejaksaan agar terus melakukan pendalaman. Apa saja yang dikomunikasikan jaksa Pinangki dengan pihak Djoko Tjandra.

"Serta adakah oknum jaksa lain yang ikut terlibat," kata politikus Gerindra itu.

Habiburokhman menghargai keputusan penonaktifkan jaksa Pinangki oleh Wakil Jaksa Agung. Dia mengasumsikan bahwa putusan tersebut merupakan tindakan administratif berdasarkan putusan Majelis Kode Perilaku Jaksa yang telah melakukan pemeriksaan.

"Kami ingatkan, bahwa sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (4) Kode Perilaku Jaksa, penonaktifan tersebut tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin terkait status jaksa sebagai pegawai negeri sipil (PNS) jika ada aturan yang dilanggar," ucapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan pemeriksaan terkait foto dan video yang memperlihatkan pertemuan seorang jaksa perempuan bersama dengan Anita Kolopaking dan seorang laki-laki yang diduga terpidana Djoko Soegiarto Tjandra. Hasilnya, ditemukan bukti permulaan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan Dr Pinangki Sirna Malasari, SH. MH.

Berangkat dari bukti permulaan itu, kemudian dilakukan inspeksi kasus. Hasilnya, jaksa yang bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung muda terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.

"Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspeksi kasus atas nama terlapor Dr. Pinangki Sirna Malasari SH.MH. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 198104 21 200501 2009 Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung muda Pembinaan terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Hari Setiyono dalam keterangannya, Rabu (29/7/2020) malam.