Kejagung Copot Jabatan Jaksa yang Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri

Banner Infografis Ada 3 Jenderal Polisi di Pelarian Djoko Tjandra? (Liputan6.com/Trieyasni)

Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) telah selesai melakukan pemeriksaan terkait pertemuan antara pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriatna, sebagaimana isi video yang viral di sosial media.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menyampaikan, penyidik tidak menemukan adanya pelanggaran dalam pertemuan tersebut.

Bongkar Korupsi Rp271 Triliun, Jaksa Agung Dinilai Mampu Berantas Oligarki Mafia Timah
VIDEO: Kemenkeu dan Jaksa Agung Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Dana LPEI Sebesar Rp2,5 Triliun
Tahap Dua, Jaksa Agung Sebut 6 Perusahaan Terindikasi Fraud Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit LPEI

"Tidak ditemukan adanya bukti permulaan terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sehingga klarifikasinya atau pemeriksaannya dihentikan," tutur Hari dalam keterangannya, Rabu (29/7/2020).

Di lain sisi, untuk foto viral terkait adanya seorang jaksa perempuan atas nama Pinangki Sirna Malasari sedang bersama dengan Anita Kolopaking dan seorang laki-laki yang diduga terpidana Djoko Soegiarto Tjandra, ditemukan adanya bukti permulaan pelanggaran disiplin.

"Sehingga ditingkatkan pemeriksaannya menjadi inspeksi kasus," jelas dia.

Menurut Hari, Pinangki kedapatan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali pada tahun 2019.

"Dan untuk itu Wakil Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat berupa pembebasan dari jabatan struktural," Hari menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Mabes Polri membenarkan Brigjen Prasetijo Utomo sempat satu pesawat dengan buronan Djoko Tjandra dalam perjalanan dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Hal ini didapat dari pemeriksaan Propam Polri.

Aksi Kamisan ke-806 Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat