Sukses

Luhut: Sekarang Semua Pembangunan Dipercepat Supaya Ada Lapangan Kerja

Luhut menyebut pemulihan ekonomi suatu keharusan untuk mengompensasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan beberapa bulan lalu.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mendorong percepatan proses belanja pemerintah, yakni belanja nonkementerian/lembaga sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi karena terdampak COVID-19.

"Ini belanja nonkementerian/lembaga kita tingkatkan, kita percepat semua prosesnya. Tadinya kita bikin potong, potong, potong. Sekarang tidak. Sekarang semua pembangunan dipercepat supaya terjadi lapangan kerja dan sebagainya," kata Luhut dalam acara daring Sore Bersama LBP bertajuk "Investasi di Tengah Pandemi", Sabtu 25 Juli 2020.

Luhut menyebut pemulihan ekonomi suatu keharusan untuk mengompensasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan beberapa bulan lalu.

"Tapi tetap, semua perhatikan protokol kesehatan. Justru di sini seninya bagaimana memelihara penanganan COVID-19 dan penanganan ekonomi. Itu sebabnya dibuat satgas (pemulihan ekonomi) sehingga bisa menyinergikan dua hal itu," kata Luhut yang dikutip dari Antara.

Belanja pemerintah nonkementerian/lembaga merupakan belanja negara yang memang tidak ditugaskan ke satu kementerian/lembaga, tetapi harus dikeluarkan seperti pembayaran subsidi (terbagi jadi subsidi energi dan nonenergi) serta pembayaran bunga utang. Khusus pada tahun ini juga ada belanja penanganan dampak COVID-19.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kebijakan Stimulus

Dari segi kebijakan stimulus, kata dia, pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun dana penanganan COVID-19 yang dikelompokkan ke beberapa pos, yakni kesehatan (Rp 87,55 trilun), perlindungan sosial (Rp 203,9 triliun), insentif usaha (Rp 120,61 triliun), UMKM (Rp 123,46 triliun), pembiayaan korporasi (Rp 53,57 triliun), serta sektoral dan pemda (Rp 106,11 triliun).

"Semua jalan. Di kesehatan itu sekian triliun aja kita dorong untuk memperbaiki industri farmasi kita. Perlindungan sosial, kita lihat kita berikan sembako tapi sembako sekarang akan diganti cash sehingga di bawah itu nanti ada perputaran dana," katanya.

"Jadi, semua lini kita coba cover, jangan sampai ada yang tidak terbantu dalam hal ini. Tentu kita akan evaluasi dan perbaiki mana kali ada hal-hal yang kita belim puas," pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.