HEADLINE: Dugaan Peran 3 Jenderal Polisi Bantu Buron Djoko Tjandra, Berujung Pidana Korupsi?

Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan, pengusutan pejabat atau aparat hukum terlibat kasus kaburnya Djoko Tjandra, tidak boleh berhenti pada ranah disiplin dengan pemberian sanksi administratif. Dia meminta aparat penegak hukum atau pejabat yang terlibat juga dituntut secara pidana.

"Para pejabat dan pegawai yang nyata-nyata dan nanti diketahui memberikan bantuan, ikut melakukan langkah kolutif dalam kasus Djoko Tjandra ini, banyak tindak pidana yang bisa dikenakan. Misal pasal 221, 263, dan sebagainya," kata Mahfud, Senin (21/7/2020).

Mahfud menyatakan, banyak masyarakat menanti gebrakan kasus ini, terutama dari Polri. Kalau hanya  berhenti di sanksi disiplin, dikhawatirkan para pejabat ini akan muncul lagi dengan jabatan yang lain. 

"Kadangkala sudah dicopot dari jabatan, tiba-tiba 2 tahun lagi muncul menjadi pejabat, katanya sudah selesai disiplinnya. Padahal dia melakukan tindak pidana," tuturnya.

Mahfud mengapresiasi kinerja Polri dalam melakukan investigasi kepada jajarannya, serta diambil tindakan kepara para oknumnya. Sehingga, ini perlu terus dilakukan tindak pindananya.

"Menghalang-halangi penegakan hukum dan sebagainya Itu kan tindak pidana, kan sudah ada itu pengacara yang masuk penjara karena menghalang-halangi upaya penegakan hukum, apalagi ini kasus korupsi," ujarnya.

Dia meminta aparat penegak hukum terus mengejar buronan Djoko Tjandra, harus terus diburu.

"Saya sudah minta institusi (terkait) masing-masing melakukan langkah langkah yang lebih sinergis untuk perburuan itu untuk Djoko Tjandra," tukasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menyatakan, kasus Djoko Tjandra telah mencabik-cabik kewibawaan hukum dan keadilan di Indonesia. Menurutnya, kasus ini tidak bisa dipandang sebagai akibat kelalaian semata, tetapi ada unsur kesengajaan dan kongkalikong.

"Sudah hampir pasti, keluar masuknya Djoko Tjandra dengan mudah karena ada yang memfasilitasinya. Ada pembantu 'ojek' yang mengantarkannya," kata Desmond, Rabu (22/7/2020).

Desmon mengaku khawatir apabila masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia, menjadi bagian dari skenario para pejabat birokrat maupun penegak hukum di Indonesia. Sebab, kuat dugaan adanya cipta prakondisi mulai dari pembuatan KTP elektronik dan paspor, pengajuan PK, hingga surat jalan dari kepolisian.

"Ketika unsur aparat Kepolisian diduga terlibat, Kejaksaan, Imigrasi, Kemenkumham, serta Kemendagri sepertinya 'kompak' membela Djoko Tjandra, maka publik pasti akan bertanya tanya. Mungkinkah bebas keluar masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia itu hanya kebetulan belaka difasilitasi oleh oknum pejabat yang menjadi ojek-ojek pengantar karena tergiur uangnya," ujarnya.

"Kalau ada gerak lembaga yang kompak seperti itu siapa kira kira pengarahnya? Mungkinkah ada super 'ojek' yang menjadi komandannya?," imbuh Desmond.

Kasus Djoko, menurutnya, juga mencerminkan adanya dugaan jaringan mafia yang tersebar di semua sektor birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum, imigrasi, kelurahan, pengadilan dan kepolisian negara.

"Jaringan mafia ini bisa jadi adalah 'ojek' yang sudah dikondisikan dalam waktu lama oleh Djoko Tjandra," tutup Desmond.

Wakil Ketua Komisi III DPR lainnya, Ahmad Sahroni mendorong Kepolisian turut melibatkan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dalam pengungkapan kasus Djoko Tjandra.

'“Indikasi korupsi dalam kasus ini sudah terang benderang. Saya mendorong agar pengungkapan aktor yang turut memuluskan jalan Djoko Tjandra kabur tidak hanya dilakukan kepolisian, kejaksaan, dan Imigrasi Kemenkumham, tapi juga KPK patut turut terlibat. Bentuk aja joint investigation antara polisi dan KPK," kata Sahroni.

Dia menyebut, sebagai lembaga anti rasuah, pelibatan KPK dalam pengungkapan kasus ini dibutuhkan bukan hanya terkait kasus korupsi Djoko Tjandra, tapi juga kemungkinan adanya tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di institusi hukum lainnya.

"Jadi biar terang benderang, KPK sebaiknya turut terlibat, sehingga semuanya clear. Tidak hanya urusan membantu lolos, tapi juga turut diusut, sebesar apa potensi kerugian negara karena kejadian ini. Makanya seluruh prosesnya perlu diawasi oleh KPK," pungkasnya.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan pihaknya akan terus mengusut dan menindaklanjuti kasus kaburnya Djoko Tjandra yang melibatnya sejumlah petinggi polri.

"Sekarang kita masih terhadap saksi-saksi dulu. Kita akan melihat kondisi kesehatan BJP PU (Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo). Tentunya tidak mungkin tidak dilakukan pemeriksaan," ujarnya, Kamis (23/7/2020).

Sejumlah saksi yang diperiksa tersebut, diantaranya adalah dokter di Pusdokkes, staf di Bareskrim internalnya.

"Eksternalnya dari pengacara (Anita Kolopaking selaku kuasa hukum buronan Djoko Tjandra), sementara masih berlangsung. Ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana penyidikan ini dilangsungkan. Apakah yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak," ujarnya.

Ramadhan menyatakan, penetapan tersangka mengacu pada peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009

"Status tersangka ditetapkan penyidik setelah hasil penyidikan memperoleh 2 alat bukti yang cukup. Untuk memprroleh dua alat bukti tersebut dilakukan melalui tahapan gelar perkara. Tahapan sedang berlansgung," ujarnya.

Janji tegas usut tuntas kasus ini juga disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dia  memastikan pihaknya akan tidak akan pandang bulu mengejar pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian buronan Djoko Tjandra. Meskipun itu merupakan teman satu angkatan di institusi Polri.

"Biar pun teman satu angkatan, kami tidak pernah ragu untuk menindak tegas tanpa pandang bulu," tutur Listyo, Senin (20/7/2020).

Menurut Listyo, menjaga kepercayaan, marwah, dan institusi Polri jauh lebih penting dari apa pun. Salah satunya dengan mengejar pihak di luar instansi kepolisian yang diduga turut andil membantu Djoko Tjandra.

"Siapa pun yang terlibat akan kita proses, itu juga merupakan komitmen kami untuk menindak dan usut tuntas masalah ini," jelas dia.

Listyo berjanji akan melakukan pengusutan secara transparan dan terbuka, agar masyarakat mengetahui sepenuhnya dengan sebenar-benarnya. Dia pun mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak memperkeruh suasana dan situasi.

"Kami pastikan akan transparan dalam melakukan pengusutan perkara ini. Kami meminta agar masyarakat percaya dan ikut membantu mengawasi hal ini," Listyo menandaskan.

Selain itu, dia juga menyampaikan, pihaknya sudah mulai memproses pidana mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Brigjen Prasetijo Utomo terkait kasus penerbitan surat jalan buronan Djoko Tjandra.

Hasil interogasi oleh Divisi Propam Polri akan segera diterima dan digunakan untuk dasar pembuatan laporan.

"Untuk kami proses pidananya," tutur Listyo.

Dari pemeriksaan, Brigjen Prasetijo diduga kuat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan membuat surat jalan untuk Djoko Tjandra.

"Mulai dari buat surat jalan sampai cek red notice dan giat lain dalam rangka mengajukan proses PK, sampai dengan kembalinya JT ke luar negeri," jelas Listyo.

Ia pun telah meminta Kadiv Propam untuk memeriksa anggotanya yang terlibat dalam pembuatan dan penggunaaan surat jalan Djoko Tjandra. Nantinya hasil pemeriksaan itu akan ditindaklanjuti.

"Termasuk dengan peristiwa terhapusnya red notice dan bagaimana bisa muncul surat kesehatan atas nama terpidana JC," ujar Listyo.

Dia menegaskan, semua yang bermain dalam kasus Djoko Tjandra akan diproses secara transparan. Mulai dari bagaimana Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia, siapa yang membantunya, sampai sang buronan itu keluar dari RI.

"Semua akan ditelusuri. Ini komitmen kita dan akan kita buka hasilnya," tegas dia.

Listyo juga mengungkapkan, di institusi Polri, ada tiga jenis penanganan pelanggaran. Pertama akan disanksi disiplin, kemudian kode etik, dan terakhir pidana. Terkait dengan rangkaian kasus ini, ucap dia, akan ditindaklanjuti dengan proses pidana.

Koordinasi dengan Kepolisian Malaysia

Selain tindakan tegas terhadap jajaran internal yang terlibat, upaya penangkapan kembali Djoko Tjandra juga terus dilakukan. Komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian Diraja Malaysia juga twlH dilakukan.

Berdasarkan surat dalam sidang yang dibacakan pengacaranya, Djoko Tjandra tengah berada di Kuala Lumpur, Malaysia. 

"Kita sudah berupaya melakukan penangkapan kembali, memulangkan yang bersangkutan," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono, Rabu (22/7/2020).

Polri menegaskan akan membantu instansi mana pun yang nantinya akan membawa Djoko Tjandra. Termasuk, jika eksekutornya adalah tim pemburu koruptor bentukan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

"Kita lihat konteksnya nanti. Kita kan punya hubungan diplomatis, police to police," jelas Awi.

Argo menegaskan bahwa Polri tidak memiliki kewenangan menghapus status red notice, termasuk yang telah disematkan ke buronan Djoko Tjandra.

"Jangan salah. Yang ngapus interpol di Lyon Prancis sana," tutur Argo.

Menurutnya, pihak kepolisian yang bertugas hanya menyampaikan surat pemberitahuan hilangnya status red notice Djoko Tjandra ke imigrasi.

"Yang kemarin itu surat kan Ses NCB menyampaikan ke imigrasi, ini loh red notice sudah terhapus. Jadi polisi bukan ngapus, nggak bisa. Yang ngapus wilayah sana, interpol sana, kita hanya menyampaikan pemberitahuan itu," jelas dia.