Top 3 News: Ini Tugas Komite Kebijakan Covid-19 Usai Gugus Tugas Percepatan Dibubarkan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Nasional dan Daerah Covid-19. Jokowi merumuskan putusan itu dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Aturan diteken Presiden Jokowi pada 20 Juli hari ini," seperti dilihat Liputan6.com pada salinan Perpres No.82 yang diterima, Senin (20/7/2020) malam.

Dalam Perpres tersebut, Pasal 20 menyatakan mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Nantinya, sesuai Perpres tersebut, tepatnya Pasal 20 Ayat 2 huruf c, kewenangan gugus tugas akan dilanjutkan oleh Komite Kebijakan yang di dalamnya memiliki Satuan Tugas Penanganan Covid-19/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Perpres tersebut merinci, Komite akan bertanggungjawab kepada Presiden. Terdapat tiga bagian, pertama Komite Kebijakan, kedua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan ketiga Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Selengkapnya...

Achmad Yurianto menanggalkan jabatannya sebagai Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kini, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, yang menggantikan tugasnya.

Dia mengatakan, pembaruan data perkembangan jumlah kasus hari ini nantinya sudah diserahkan kepada Wiku, selaku juru bicara pemerintahan yang baru untuk Covid-19.

"Nanti sore Prof Wiku dan tempatnya di Istana Negara," jelas Achmad Yurianto.

Yurianto menjelaskan, bergesernya posisi juru bicara disebabkan Perpres Nomor 82 tahun 2020 yang diteken Presiden Jokowi kemarin, Senin, 20 Juli 2020.

Pada Perpres tersebut, Pasal 20 menyatakan mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Selengkapnya...

Menko Polhukam Mahfud Md meminta aparat penegak hukum atau para pejabat yang terlibat dalam kasus pelarian buronan Djoko Tjandra diusut dan ditindak secara pidana.

Dia meminta, jangan sampai kasus tersebut masuk ranah hukuman disiplin saja karena banyak masyarakat menanti gebrakan, terutama dari Polri.

"Kalau berhenti (dengan hukuman) disiplin, kadangkala sudah dicopot dari jabatan, tiba-tiba 2 tahun lagi muncul menjadi pejabat, katanya sudah selesai disiplinnya, padahal Ia melakukan tindak pidana," tutur Mahfud.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga meminta aparat penegak hukum terus mengejar buronan Djoko Tjandra.

Selengkapnya...