Wakil Ketua MPR Nilai Lumbung Pangan Lebih Cocok Dipegang Bukan Menhan

Syarief Hasan: MPR akan Mengkaji Lebih Dalam Amandemen UUD NRI 1945 — Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan usai acara pertemuan antara Pimpinan MPR dengan Prabowo Subianto, di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai leading sector program food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Sebab, hal tersebut bukan tugas pokok fungsi Kementerian Pertahanan.

"Kementerian Pertahanan memiliki tugas berat untuk memperkuat pertahanan negara. Apalagi, akhir-akhir ini, perseteruan antara Amerika Serikat dan China semakin memanas di Laut Cina Selatan yang beririsan dengan Laut Natuna Utara," ucap Syarief dalam keterangan, Selasa (14/7/2020).

Menurut dia, Kementerian Pertanian yang seharusnya menjadi leading sektor. Sebab, Kementerian Pertanian adalah lembaga yang paling dekat dengan program ketahanan pangan.

"Bekerja sama dan koordinasi memang sah-sah saja, akan tetapi Pemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya," ucapnya.

Syarief juga mendorong pemerintah membuat pertimbangan matang terkait rencana pelaksanaan program lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah beberapa kali melaksanakan program food estate tetapi hasilnya nihil.

"Dulunya, di Eks PLG Kalimantan Tengah tersebut dilakukan pembukaan lahan sebanyak satu juta hektare. Lahan ini dibuka dengan mengubah lahan gambut dan rawa menjadi sawah yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Pemerintah harus belajar dari kejadian masa lalu agar tidak terulang kembali," ungkap Syarief.

Anggota Komisi I DPR yang membidangi Pertahanan ini mendorong Pemerintah untuk lebih berhati-hati.

"Pemerintah harus melakukan kajian mendalam berkoordinasi dengan pakar dan akademisi di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada Food Estate (lumbung pangan) dan percetakan 1,2 juta Ha sawah di Merauke," kata Syarief.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).

2 dari 3 halaman

Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Pengembangan Lumbung Pangan di Kalteng

Presiden Jokowi Tinjau Lahan untuk Lambung Pangan Nasional — Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto meninjau lahan yang akan dijadikan atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. (Foto:Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi tugas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai leading sector pengembangan Food Estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

Kendati begitu, pembangunan lumbung padi tetap akan dimonitor oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian, juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati," kata Jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).

Pengembangan lumbung pangan baru tersebut diharapkan dapat menjadi sumber cadangan logistik nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Selain itu, cadangan logistik tersebut juga digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan.

"FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) sudah mengeluarkan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu, kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional," jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan, lumbung padi yang dibangun tahun ini memiliki luas lahan 30.000 hektare. Luas ini akan ditambah lagi 148.000 hektare hingga dua tahun ke depan.

"Tahun ini Insyaallah akan kita selesaikan kurang lebih 30 ribu hektare terlebih dahulu. Kemudian berikutnya dalam 1,5 sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektare baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas," ujarnya.

Dengan pengembangan lumbung pangan baru ini, Jokowi berharap cadangan pangan nasional dapat terpenuhi dan dikelola dengan manajemen yang baik. Sehingga, juga dapat diekspor ke negara-negara lain.

"Semuanya akan dimanage dengan managemen yang ada, dan kalau sisa itulah yan akan kita ekspor ke negara lain," ucap dia.

3 dari 3 halaman

Kemenhan soal Pengawasan Lumbung Pangan: Tidak Tumpang Tindih

Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, hal ini tidak tumpang tindih dengan kementerian lain.

"Jadi tidak ada yang tumpang tindih dalam penunjukan kementerian pertahanan sebagai leading sector. Ini terkait dengan koordinasi yang rapi, koordinasi yang baik, agar food estate di Kalimantan Tengah itu dapat menjadi cadangan logistik strategis," kata Dahnil, Selasa (14/7/2020).

Karenanya, dia menuturkan, food estate di Kalimantan Tengah ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pertahanan saja.

"Justru melibatkan Kementerian Pertanian, melibatkan Kementerian PUPR, melibatkan Kementerian BUMN untuk saling berkoordinasi, saling berkolaborasi untuk pengembangan food estate di Kalimantan Tengah itu sebagai cadangan logistik strategis," jelas Dahnil.

Menurut dia, ini sejalan dengan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"(Di mana) fungsi-fungsi pertahanan lainnya yang berhubungan dengan bidang-bidang tertentu itu harus berkoordinasi dengan Kementerian yang bertanggung jawab terhadap bidang itu," tukasnya.

MPR
Organisasi
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat.
Lihat Selengkapnya
MPR
Lumbung Pangan
Menhan Prabowo
kemenhan
Food estate