Jokowi Diminta Kaji Dulu Rencana Pengembangan Lumbung Pangan di Bawah Kemhan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo untuk memimpin pengembangan lumbung pangan nasional. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, semestinya rencana tersebut harus didahului dengan kajian matang. Hal ini mengingat ketahanan pangan adalah isu strategis nasional dan saat ini negara sedang terdampak pandemi.

"Situasi krisis pangan memang sudah membayang, tetapi itu jangan disikapi dengan membuat keputusan secara terburu-buru. Kita tentu tidak berharap ini hanya menjadi kebijakan populi, seperti lahan sejuta gambut pada masa lalu namun ternyata alami kegagalan," katanya di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Menurut Sukamta, Kalimatan direncanakan perannya sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia bukan sebagai lumbung pangan.

"Artinya rencana pengembangan di Kalimatan ini tidak sinkron dengan rencana pembangunan nasional yang sudah ada," ucapnya.

Anggota Komisi I DPR ini memandang, ada 3 persoalan terkait rencana ini yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pemahaman pangan sebagai unsur penting membangun ketahanan nasional bukan berarti sektor ini harus dipegang Kementerian Pertahanan.

"Ada beberapa sektor penting untuk membanguan ketahanan nasional, kan tidak berarti Kemhan mengurusi semua hal. Kementerian pertanian, Bulog, Badan Ketahan Pangan yang selama ini mengurusi soal pangan, harus dilihat sebagai satu kesatuan usaha membangun ketahanan nasional. Kemhan saya lihat sudah punya beban dan tanggung jawab yang besar," terangnya.

Persoalan kedua, kebutuhan anggaran yang sangat besar yakni mencapai puluhan triliun.

"Yang jadi soal saat ini pemerintah sedang minim pemasukan, sementara kondisi ekonomi ke depan masih belum menentu. Opsi hutang akan semakin menambah beban hutang yang sudah membengkak. Mestinya pemerintah sedapat mungkin menekan pengeluaran hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: