Hasto PDIP: Pembahasan RUU HIP Dianggap Ubah Pancasila Adalah Pembodohan

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritisi adanya upaya kampanye hitam yang menyebut upaya pembuatan sebuah rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Hasto menyebut, PDIP mencermati dengan seksama berbagai bentuk kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan. Kampanye itu berusaha menggunakan narasi sejarah sebagai alat politik yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa.

"Pembukaan konstitusi itu tetap dan abadi, jadi Pancasila itu final. Karena itulah ketika ada yang menuduh hanya dengan membahas rancangan undang-undang, lalu dianggap sebagai mengubah ideologi dan falsafah dasar, sama saja dengan pembodohan nalar publik," kata Hasto dalam keterangan, Kamis (9/7/2020).

"Cara-cara yang tidak berkeadaban seperti ini sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa.”

Hasto mengajak semua pihak agar tidak sampai termakan kampanye hitam tersebut dengan memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti efektif menyatukan, memberikan arah. Dan seharusnya sebagai skala prioritas saat ini adalah membumikan Pancasila.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

14 Purnawirawan TNI bertemu dengan presiden Jokowi di Istana Bogor. Mereka menyampaikan masukan beberapa hal menyangkut jalannya pemerintahan dan soal Ideologi Pancasila dalam pertemuan tersebut hadir Panglima TNI dan Menkopolhukam.

2 dari 2 halaman

Aparat Hukum Jangan Ragu

PDIP, kata Hasto, mengingatkan jika kampanye hitam demikian dibiarkan, maka sejarah bisa terulang. Hasto mengatakan rakyat Indonesia juga perlu belajar dari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, bahkan sejarah perpecahan suatu negara pun harus menjadi pembelajaran bersama.

"Jangan sampai apa yang terjadi di Korea, Yugoslavia, dan konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia," pungkas Hasto.

Selain itu, Hasto mengatakan pihaknya juga meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap upaya yang memecah belah persatuan bangsa dengan mengeksploitasi isu ideologi.

"Maka aparat penegak hukum tidak perlu ragu. EkstrEm kiri dan ekstrim kanan jelas bertentangan dengan Pancasila,” tegas Hasto.