Sukses

Top 3 News: KPK Siap Jemput Bola Bukti Dugaan Korupsi di Kementerian Erick Thohir

Top 3 News, Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango menyebut ini bukan pertama kalinya Erick Thohir mengungkap dugaan praktik korupsi di kementeriannya.

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 news hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan jemput bola bukti-bukti dugaan korupsi yang terjadi di tubuh perusahaan BUMN yang dipimpin oleh Menteri Erick Thohir.

Sebelumnya Erick Thohir mengungkap ada 53 kasus korupsi di perusahaan berpelat merah yang dipimpinnya yang bergerak di bidang pelayanan publik, bisnis, atau campuran dari keduanya.

Menurut Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango, ini bukan pertama kalinya Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan adanya dugaan korupsi di sejumlah perusahaan tersebut yang dinilai telah merugikan negara.

Sementara itu, cerita pilu kembali terjadi dari warga yang akses jalannya ditutup. Adalah sang pemilik tanah yang menutup akses keluar masuk ke rumahnya.

Menurut Haryati pemicunya bermula saat anaknya dituduh menghapus sejumlah aplikasi yang terpasang di handphone milik anak dari si pemilik tanah. Padahal yang melakukan adalah cicitnya. 

Ketua RT setempat mengaku, upaya mendiasi telah dilakukan, namun tetangga Haryati yang merupakan si pemilik tanah tetap bersikeras untuk menutup akses jalan tersebut.

Kini untuk bisa keluar masuk rumah, Haryati dan keluarganya menjembol tembok belakang rumahnya.

Berita terpopuler lainnya di News Liputan6.com terkait bentuk dukungan penuh PDIP terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Termasuk salah satunya, saat Jokowi menegur jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju saat menggelar sidang kabinet. 

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Minggu, 5 Juli 2020:

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

1. KPK Siap Jemput Data 53 Kasus Korupsi yang Dimiliki Erick Thohir

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyerahkan data-data soal puluhan perusahaan pelat merah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Bahkan, Nawawi mengaku siap "jemput bola" agar mendapatkan bukti dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah perusahaan BUMN tersebut.

"Sebaiknya Pak Erick enggak cuap-cuap saja, beliau kan tau alamat kantor KPK. Malahan tercatat sudah sampai 2 kali berkunjung ke kantor KPK dan kami juga sudah pernah courtesy call ke kantornya," ujar Nawawi kepada wartawan, Minggu (5/7/2020).

Seperti diketahui, Erick Thohir mengungkap bahwa saat ini sudah ada 53 kasus korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara.

 

Selengkapnya...

3 dari 4 halaman

1. Cerita Pilu Haryati yang Akses Jalannya Ditutup Tetangga Gegara Masalah Handphone

 Jalan utama menuju ke rumah Haryati Lestari ditutup oleh pemilik tanah yang tak lain tetangganya sendiri. Haryati tinggal di Jalan Camat Gabun, Gang Adem Ayem, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Bangunan rumah berada di paling pojok. Sementara di depannya adalah rumah tetangga yang menutup akses jalan.

Haryati harus melewati jalan setapak milik tetangganya itu setiap beraktivitas ke luar rumah. Tiga Minggu lalu, sang tetangga memblokade akses jalan dengan pagar besi gara-gara berselisih dengannya.

Dia menjelaskan, pemicunya masalah sepele yang mana anaknya dituduh menghapus sejumlah aplikasi yang terpasang di handphone milik anak dari sang tetangga itu. Padahal yang melakukan itu adalah cicitnya.

 

Selengkapnya...

4 dari 4 halaman

3. Pengamat LIPI Acungi Jempol Sikap PDIP yang Dukung Penuh Kebijakan Jokowi

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menghadapi pandemi Covid-19 patut diikuti oleh parpol pendukung lainnya.

Di antara kebijakan yang diambil Presiden Jokowi mengatasi Covid-19 adalah mengucurkan stimulus ekonomi untuk rakyat. Presiden bahkan mengevalusai jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dianggap lamban dalam bekerja.  

Dia menilai, teguran Jokowi kepada jajaran menterinya pada rapat kabinet lalu bisa berujung pada reshuffle kabinet. R

eshuffle kabinet menurut dia menjadi suatu keniscayaan jika melihat kecenderungan orang nomor satu di pemerintahan itu yang ingin memenuhi harapan masyarakat.

 

Selengkapnya...

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.