Anggota Komisi X DPR Tawarkan 4 Gagasan Pulihkan Pariwisata Indonesia

Oleh Delvira Hutabarat pada 04 Jul 2020, 10:19 WIB
Diperbarui 04 Jul 2020, 10:19 WIB
Petugas Semprot Disinfektan di Kawasan Wisata Sanur
Perbesar
Seorang petugas kesehatan menyemprotkan disinfektan di kawasan wisata di Sanur, Bali, Senin (16/3/2020). Penyemprotan dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi potensi penyebaran virus Corona COVID-19 di kawasan pariwisata tersebut. (SONNY TUMBELAKA/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Hakim Bafagih merekomendasikan 4 gagasan dalam pemulihan pariwisata Indonesia yang terdampak pandemi virus corona Covid-19. Hal itu sudah disampaikan langsung kepada Menteri Pariwisata.

Dalam usulannya, Hakim menyarankan agar Indonesia serius membangun big data di sektor pariwisata.

"Tujuannya adalah mengatasi masalah akurasi real time database pariwisata karena ini selalu menjadi persoalan di periode-periode sebelumnya, kita masih belum memiliki data real-time yang mudah diakses," kata Hakim di Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

Hakim mengatakan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun beberapa hotel dinilai belum optimal. Ia menilai perlunya data wisatawan bisa diperoleh secara menyeluruh baik dalam negeri maupun luar negeri.

Selain data wisatawan, politikus PAN ini menuturkan, bahwa big data juga akan mengumpulkan informasi pelaku pariwisata hingga pihak terkait. “Dengan demikian, pemerintah bisa dengan mudah memberikan bantuan kepada pelaku pariwisata,” katanya.

Selain itu, lanjut Hakim, big data juga berguna untuk memetakan keramaian pariwisata. Pemerintah bisa melihat daerah mana yang pariwisatanya perlu perbaikan maupun promosi. Dengan demikian, negara bisa menentukan target pencapaian dalam dunia pariwisata.

Saran kedua adalah Indonesia Tourism Fund. Menurut Hakim, keberadaan fund ini penting agar Indonesia memiliki dana talangan saat menghadapi krisis seperti Covid-19.

Ia berpendapat, asal dana bisa dari tourism unicorn, tourism investment dan spending para turis. Kementerian Pariwisata berperan untuk mengatur besaran dana dan mengelola dana tersebut.

"Jadi kementerian ini merumuskan regulasi pengelolaan dana CSR, besarannya berapa kemudian nanti ditaruh di mana dan cara bagaimana, termasuk ada sistem digital dalam pengelolaan dana CSR ini," katanya.

 

 

2 dari 3 halaman

Sertifikasi Destinasi New Normal

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Perbesar
Kemenparekraf menyiapkan akomodasi untuk tenaga kesehatan RS Rujukan COVID-19 di Bali. (dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Ketiga adalah sertifikasi destinasi new normal. Menurutnya, masyarakat saat ini mencari tempat pariwisata yang aman dari penyakit, termasuk Covid-19.

Oleh karena itu, Hakim menyarankan agar ada tim kurasi yang menilai dan memberikan sertifikat rekomendasi daerah tersebut layak dikunjungi dan aman bagi wisatawan.

"Ketika sudah dikurasi, diterbitkan regulasinya dan kalaupun ternyata perlu dibikin lembaga dalam melakukan ini, bikinlah lembaga sertifikasi destinasi," kata Hakim.

Terakhir adalah pembangunan super apps wisata Indonesia. Aplikasi ini diharapkan membantu para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri saat berwisata.

Aplikasi ini juga akan berisi helpdesk (fitur bantuan) apabila wisatawan mengalami masalah, termasuk saat menerapkan new protokol kesehatan.

"Nanti yang terakhir adalah marketplace supply dan demand. Ketemu semuanya. Itu masukan dari kami, Mas Tama, terkait solusi untuk pemulihan di bidang pariwisata," katanya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓