ICW Laporkan Dugaan Maladministrasi Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Liputan6.com, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. ICW menilai program Kartu Prakerja berpotensi merugikan keuangan negara hingga adanya nuansa konflik kepentingan.

"Jika program ini tetap dipaksakan berjalan maka dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Peneliti ICW Tibiko Zabar dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2020).

Menurut dia, terdapat enam persoalan dalam program Kartu Prakerja yang menjadi dasar ICW melaporkan ke Ombudsman. Pertama, penempatan program Kartu Prakerja tidak sesuai dengan tugas, pokok, fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

ICW menilai program Kartu Prakerja tersebut lebih tepat apabila dikoordinir oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Tibiko menyebut memberikan wewenang kepada Kemenko Perekonomian sebagai pelaksana teknis dari program tersebut menimbulkan konflik peran secara internal.

"Sehingga, ini dipandang sebagai maladministrasi karena melampaui wewenang sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008," ucapnya.

Kedua, mekanisme kurasi lembaga pelatihan tidak layak dan mengandung konflik kepentingan. Ketiga, perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dengan platform digital dilakukan sebelum Permenko 3/2020 terbit.

Kemudian, pemilihan platform digital yang tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. ICW mengatakan penunjukkan platform digital sebagai mitra kartu prakerja tidak menggunakan instrumen hukum yang jelas.

Bahkan, pemerintah dinilai tidak memberikan informasi terbuka kepada masyarakat mengenai adanya kesempatan untuk menjadi mitra dalam program Kartu Prakerja. Sehingga, pemerintah dianggap ingin menjauhkan informasi ini dari masyarakat.

"Patut diduga pemilihan platform digital merupakan bentuk pelanggaran maladministrasi karena tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yakni transparan, terbuka, dan akuntabel," jelas Tibiko.

Saksikan video pilihan di bawah ini: