Sukses

Ketika DPR Sindir 3 Menteri Kompak Hadir Rapat: Mungkin karena Presiden Marah

Rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR itu dihadiri Mensos, Mendes, dan Menteri PPN.

Liputan6.com, Jakarta - Marahnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat sidang kabinet paripurna 18 Juni lalu ternyata masih menjadi bahan gunjingan di DPR, khususnya di Komisi VIII.

Adalah Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PAN Ali Taher yang menyinggung hal tersebut, saat ingin mengomentari pemaparan para menteri yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Adapun Menteri yang hadir yakni Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Sedangkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan diwakili dirjennya.

"Hari ini saya bersyukur jarang-jarang tiga menteri datang begini Pak, terimakasih ini. Mungkin karena Pak Presiden kemarin marah-marah, semua datang," kata Ali berseloroh yang sontak membuat tertawa anggota Komisi VIII DPR lainnya, Rabu (1/7/2020).

Dalam kesempatan itu, Ali memuji apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi kepada para pembantunya.

"Tetapi itu bagian dari effort juga, niat para pemimpin bangsa ini untuk memperbaiki nasib anak bangsa dari waktu ke waktu kita apresiasi," katanya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Soroti Data Kemensos

Dia mengakui, persoalan data selama ini selalu menjadi masalah. "Selama ini terlalu banyak data secara parsial sehingga susah sekali mengukurnya," sebut Ali.

Dia pun mengusulkan agar pejabat yang mengurusi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menjadi pejabat eselon I di kementerian terkait.

"Menurut saya Pak Mensos, Itu Pusdatin harus menjadi eselon I dan harus menjadi pusat data nasional. Selama saya hampir dua setengah periode, saya merasa data BPS itu terlalu politis, ketimbang data fungsional yang dibutuhkan. Presidennya mau segera, pokoknya miskin kasih segera, lewatin batas-batas birokratis dan itu sebagian sudah dikerjakan oleh Kemensos, terimakasih," pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.