Daerah Tak Pernah Perbaharui Data Kemiskinan, DPR: Bagaimana Mau Membangun?

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto merasa geram, saat mendengar ada daerah yang belum memperbarui data kemiskinannya. Hal ini disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos, Kemendagri, Kemendes, dan Bapennas, terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan.

"Bayangkan ada 92 Kabupaten/Kota dari tahun 2015 sama sekali enggak mau validasi, terus arah pembangunan kita bagaimana? Mau bangun manusianya yang maju bagaimana kalau datanya tidak mau di update. Kita mungkin fokus pada anggaran membangun jalan, bangun gedung, tapi kalau hanya mendata saja nnggak ada," kata Yandri, Rabu (1/7/2020).

Dia menegaskan, pemerintah bisa mengingatkan Kabupaten/Kota akan hal ini. Dia pun mengungkapkan, tak mungkin bisa membangun dengan benar, jika datanya berantakan.

"Karena bagaimana mungkin data kita amburadul, mau membangun yang benar, nggak mungkin," pungkasnya.

Sebelumnya, Mensos Juliari Batubara memberikan informasi, saat ini sekitar 319 Kabupaten/Kota sudah memperbarui data kemiskinannya, tapi tidak sampai 50 persen.

"Jadi misalnya ada Kabupaten/Kota punya 1.000, dia hanya update 400," jelas Juliari. 

Dia juga menyampaikan banyak daerah yang tidak memperbarui data kemiskinannya sejak 2015.

"Yang tidak pernah update sama sekali dari tahun 2015 ada 92 Kabupaten/Kota. Kemudian yang meng-update lebih dari 50 persen, ada 103 Kabupaten/Kota," ungkap politikus PDIP ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini: