Mensos: 92 Daerah yang Belum Memperbarui Data Kemiskinan Sejak 2015

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyerahkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Juliari Batubara membantah tudingan bahwa pihaknya dalam memberikan bantuan, menggunakan data lama, yaitu dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2015.

Hal ini disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan.

"Memang beberapa waktu lalu ada di media menyampaikan data lama, data 2015, mungkin itu tidak 100 persen benar. Memang verivali secara nasional adalah di tahun 2015, tapi bukan dari tahun 2015 ke tahun 2020 tidak ada verivali (verifikasi dan validasi) sama sekali,” ucap Juliari.

"Tetap ada verivali, hanya tentunya verivali ini, Kementerian Sosial karena tidak pernah dianggarkan, dan tidak pernah menganggarkan karena terkait Undang-Undang, dilakukan daerah," kata dia.

Dia pun memberikan informasi, saat ini sekitar 319 Kabupaten/Kota sudah memperbarui data kemiskinannya, tapi tidak sampai 50 persen.

"Jadi misalnya ada Kabupaten/Kota punya 1.000, dia hanya update 400," jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Joko Widodo menilai pencairan dana belanja kementerian dan bansos untuk tanggulangi krisis ekonomi karena pandemi terlalu lambat. Dalam sidang paripurna kabinet 18 Juni di Istana Negara, ia semprot para menteri yang hadir.

2 dari 2 halaman

Anggaran Verifikasi Data Baru

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan — Pekerja memindahkan paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Juliari mengatakan, banyak daerah yang tidak memperbarui data kemiskinannya sejak 2015.

"Yang tidak pernah update sama sekali dari tahun 2015 ada 92 Kabupaten/Kota. Kemudian yang mengupdate lebih dari 50 persen, ada 103 Kabupaten/Kota," ungkap politisi PDIP ini.

Sehingga, masih kata dia, jika diklasifikasikan soal pendataan yang paling parah adalah 92 Kabupaten/Kota.

"Yang setengah parah ada 319, yang lumayan 103. Jadi ini kondisi yang kami hadapi sekarang," tukasnya.

Namun, dia menjelaskan, Bappenas sudah memberikan anggaran kepada Kemensos untuk melakukan verifikasi data terbaru.

"Kemarin Bappenas sudah menganggarkan sejumlah anggaran kepada Kementerian Sosial untuk melakukan verivali yang lebih masif di tahun 2021," pungkas dia.