Ini Strategi Menteri Ida Atasi Pengangguran di Masa Pandemi Covid-19

Oleh stella maris pada 30 Jun 2020, 16:32 WIB
Diperbarui 30 Jun 2020, 19:35 WIB
Menteri Ida Fauziyah
Perbesar
Menteri Ida Fauziyah.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan elakukan tiga langkah strategis guna menekan angka pengangguran di masa pandemi Covid-19. Itu karena selama pandemi, terjadi peningkatan angka pengangguran di Tanah Air. 

"Langkah strategis itu mulai dari refocusing anggaran hingga perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI melalui video conference, Selasa (30/6).

Menaker Ida menjelaskan bahwa ada tiga langkah tersebut yang perlu dilakukan. Pertama, Kemnaker tetap melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program BLK Tanggap Covid-19. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mendapatkan insentif pascapelatihan. 

Menaker Ida menyatakan bahwa selama masa pandemi, sejumlah BLK juga difungsikan sebagai dapur umum dan sentra produksi alat pencegahan penyebaran Covid-19 seperti hand sanitizer, APD, masker, wastafel portable, serta produk makanan olahan. 

"Seluruh hasil produksi BLK didistribusikan secara gratis bagi masyarakat yang terdampak pandemi."

Kedua, program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja/buruh terdampak Covid-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Ketiga, Kemnaker juga telah membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

 

2 dari 2 halaman

6 Jaring Pengaman Sosial

Menurut Menteri Ida, ketiga langkah strategis tersebut selaras dengan 6 jaring pengaman sosial pemerintah dalam mengatasi Covid-19. Pertama, stimulus ekonomi bagi pelaku usaha agar dapat bertahan di masa pandemi, serta tetap mampu mempekerjakan pekerja/buruh. 

Kedua, insentif keringanan pajak penghasilan maupun bunga kredit bagi para pekerja di sektor formal. Ketiga, program jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial bagi para pekerja formal maupun pekerja informal. Keempat, prioritas Kartu Prakerja bagi korban ter-PHK dan dirumahkan. 

"Posisi Kemnaker dalam program Kartu Prakerja ini menjadi mitra aktif melalui platform SISNAKER,” katanya.

Kelima, masifikasi program padat karya dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja. Keenam, perlindungan terhadap pekerja migran baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, sebelum pandemi Covid-19, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sedang mengalami tren positif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pengangguran yang kian menurun hingga mencapai 4,9% pada Februari 2020.

Tren positif itu tidak lepas atas kerja keras pemerintah bersama stakeholders Ketenagakerjaan, baik dalam hal peningkatan kompetensi dan produktivitas, menjaga kondusifitas hubungan industrial, serta berbagai program perluasan kesempatan kerjadi masyarakat.

Namun, pandemi Covid-19 memberikan dampak di seluruh sektor perekonomian yang muaranya pada sektor ketenagakerjaan. Data yang dihimpun Kemnaker menunjukkan, pekerja terdampak Covid-19 pada sektor formal maupun informal mencapai 1,7 juta orang. 

Untuk itu, Kemnaker terus mengantisipasi penambahan pengangguran yang diperkirakan mencapai 2,92 juta hingga 5,23 juta orang. Kemnaker juga berusaha menekan angka pengangguran agar tidak tembus 2 digit.

 

(*)

Lanjutkan Membaca ↓