Jokowi Minta Kepala Daerah di Jateng Segera Keluarkan Anggaran Kesehatan

Oleh Muhammad Radityo Priyasmoro pada 30 Jun 2020, 10:34 WIB
Diperbarui 30 Jun 2020, 10:43 WIB
Jokowi Buka Raker Kementerian Perdagangan 2020
Perbesar
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Jokowi meminta dalam raker ini dapat mempercepat prosedur-prosedur yang sebelumnya sangat lama dan berbelit-belit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah di Jawa Tengah menggelontorkan anggaran kesehatan. Hal ini ditujukan untuk mendorong tersalurkannya bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengancam.

"Saya titip kepada gubernur, bupati dan walikota, agar anggaran berkaitan dengan kesehatan segera dikeluarkan. Ini menyangkut peredaran uang di masyarakat, juga terkait belanja bantuan sosial yang juga disegerakan," ujar Jokowi di Semarang, Selasa (30/6/2020).

Menurut Jokowi, bila hal itu dapat disegerakan, maka social safety net bagi warga membutuhkan dapat terpenuhi. Utamanya yang memang terkena dampak signifikan dari Covid-19.

Jokowi juga menyinggung soal stimulus ekonomi terhadap usaha mikro kecil. Dia meminta, kepada jajaran Pemprov, Pemkab, dan Pemkot untuk melihat langsung di lapangan dan menyiapkan anggarannya.

2 dari 2 halaman

Dipantau Setiap Hari

"Untuk ini juga disiapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinso siapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkan. Ini berlapis agar tidak ada yang tercecer. Tiga hal ini segera keluarkan dari APBD kita agar peredaran uang di masyarakat semakin besar," jelas Jokowi.

Presiden mengingatkan arahan terkait akan terus dipantau setiap harinya. Jika ditemukan angka yang belum memenuhi target, Presiden akan menegur langsung kepala dari pihak terkait.

"Saya sekarang tahu setiap hari Kementerian dan Lembaga sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen. Kalau masih rendah saya telepon, langsung saya tegur. Langsung menterinya atau kepala lembaganya. Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering," tegas Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓