Mahfud Md: RUU HIP Usulan DPR, Pemerintah Tidak Bisa Mencabut Pembahasan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, pemerintah tidak bisa mencabut pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pasalnya, RUU tersebut merupakan usulan DPR sehingga hanya lembaga itulah yang dapat mencabutnya.

"Masalah proseduralnya supaya diingat bahwa RUU itu adalah usulan dari DPR. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut. Ya tidak bisa dong kita (pemerintah) mencabut usulan UU. Itu kan DPR yang usulkan," jelas Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Menurut dia, pemerintah mengembalikan masalah tersebut kepada DPR selaku pihak yang mengusulkan RUU HIP. Sejauh ini, pemerintah telah memutuskan menunda pembahasan RUU HIP.

"Soal mau dicabut atau tidak itu bukan urusan pemerintah. Itu keliru kalau minta pemerintah mencabut itu. Tidak bisa. Kalau sembarang mencabut kehidupan bernegara kita kacau nanti, saling cabut saling cabut. Ndak ada selesainya," kata dia.

Mahfud menilai masalah substansial di RUU HIP tersebut saat ini sudah selesai. Hal ini, kata dia, dapat dilihat bahwa semua pihak sepakat bahwa TAP MPRS 25/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

"Saya kira kita tunggu saja perkembangannya itu, akan ada proses-proses politik lebih lanjut yang akan menentukan nasib RUU HIP," tutur Mahfud.

Saksikan video pilihan di bawah ini: