Sukses

DPR Soroti Mendikbud Gandeng Netflix Tayangkan Film Dokumenter di TVRI

Menurutnya, dokumenter tersebut tak memberi ruang tumbuhnya kreativitas karena film dokumenter yang ditayangkan adalah film asing.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengkritik langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Netflix untuk memutar film dokumenter di TVRI sebagai bagian pelaksanaan belajar dari rumah.

Menurutnya, dokumenter di Netflix tersebut tak memberi ruang tumbuhnya kreativitas karena film dokumenter yang ditayangkan adalah film asing.

"Kami merasa banyak anak bangsa yang lebih kreatif untuk membuat film dokumenter, film pendek, hingga panduan belajar bagi peserta didik selama masa belajar dari rumah. Ini kenapa Kemendikbud malah menggandeng penyedia layanan streaming dari luar negeri untuk sekedar menyediakan film dokumenter," ujar Huda, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Huda menuturkan, memberikan hiburan berkonten pendidikan kepada siswa selama proses belajar dari rumah memang baik. Namun, dia menyayangkan pemerintah tak memberikan kesempatan kepada talenta dan rumah produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Kami menilai usaha menghadirkan hiburan berkualitas bagi siswa selama belajar di rumah merupakan terobosan yang baik. Tapi apa harus menggandeng layanan video streaming yang masih belum jelas kontribusi bagi pendapatan negara. Kita masih punya Pusat Film Nasional (PFN), kita masih punya banyak mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual. Kenapa tidak diberikan kesempatan bagi mereka," kata Huda.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Belum Tunaikan Kewajiban Bisnis

Huda menuturkan, Netflix belum memenuhi kewajiban untuk memulai bisnis di Indonesia. Selain itu, dia menganggap Netflix mengancam eksistensi berbagai badan usaha lokal yang bergerak di bidang industri kreatif.

"Ini agak aneh, institusi bisnis yang jelas belum memenuhi kewajibannya malah digandeng instansi negara. Ini kan seolah legitimasi institusi lain untuk mangkir kewajiban toh nantinya tetap bisa bergandengan tangan dengan pemerintah," kata politikus PKB ini.

Huda menyarankan Kemendikbud lebih baik memperbaiki kurikulum untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi. Perlu kurikulum yang adaptif dengan situasi pandemi untuk peserta didik, dibandingkan film dokumenter.

"Kurikulum pandemik ini akan memberikan panduan bagi stake holder Pendidikan untuk memberikan kejelasan target kompetensi dan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik," ucapnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.