Awasi Penyaluran Bantuan Sosial, KPK Buat Aplikasi Jaga Bansos

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat aplikasi yang dinamakan ‘Jaga Bansos’ . Aplikasi yang dapat diakses oleh publik itu bertujuan untuk mengajak masyarakat mengawasi bantuan sosial untuk mencegah penyimpangan.

"Jadi kami memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar masyarakat turut mengawal bantuan sosial dalam rangka penyelamatan kesehatan, social saftery net maupun pemulihan ekonomi. Tiga hal itu, masing masing memiliki mekanisme bantuan sosial yang berbeda-beda," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, usai talk show pengenalan aplikasi Jaga Bansos di RRI Banten di Serang, Kamis, 11 Mei 2020.

Sejuah ini, kata Ghufron, KPK menilai penyaluran bansos di Provinsi Banten sudah baik. Hal ini terungkap banyaknya warga yang secara sadar mengembalikan bantuan ketika ada masyarakat yang memang tidak berhak menerima.

"Ada beberapa kesadaran masyarakat yang perlu juga disosialisaikan bahwa ternyata ada yang menerima, padahal tidak berhak karena ekonominya masih bagus, sehingga bantuan itu dikembalikan. Ini perlu disosialisasikan agar tidak seakan-akan bansos itu ceritanya minor saja bahwa ada penyimpangan, tidak tepat sasaran dan kualitasnya tidak sesuai ketentuan,," kata Gufron.

Gufron mengatakan, yang menjadi sorotan KPK berkaitan dengan bantuan sosial tersebut, pertama tidak tepat sasaran, maksudnya subjek penerimanya. Kemudian yang ke dua kualitas barangnya yang tidak sesuai. Dia mencontohkan bantuan sosial senilai Rp300.000 dalam bentuk barang, namun barangnya tidak sesuai.

"Bahkan saat ini bansos itu berhimpitan dengan akan pilkada, banyak bansos-bansos itu tidak segera disalurkan karena nunggu stiker dan foto. Jadi itu tiga hal, tidak tepat sasaran, barang tidak sesuai ketentuan dan ditunggangi kepentingan politik," kata Gufron.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar mengapresiasi perhatian KPK terhadap penyaluran bansos di Provinsi Banten. Terbukti, bahwa penyaluran bansos di Banten bisa diawasi tidak hanya oleh pemerintah, melainkan masyarakat umum juga bisa melakukan pengawasan melalui aplikasi yang difasilitasi KPK. 

"KPK sungguh-sungguh mengawasi kita semua, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing. Tapi yang cukup menggembirakan bahwa secara umum KPK menilai pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi Banten cukup baik walau dalam segala keterbatasan," kata Al Muktabar.

Meski demikian diakui Sekda Banten, dalam situasi yang cepat dan segera, maka masih ditemukan masalah terkait data, namun bisa diubah melalui mekanisme yang berlaku.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: