6 Usulan Fraksi PKS Terkait RUU Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR RI sedang menyusun draf RUU Pemilu dan memasuki tahap penyampaian usulan atau masukan fraksi-fraksi. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya mengajukan sejumlah usulan dan kritik atas isu-isu krusial draf RUU Pemilu.

"Fraksi PKS ingin RUU Pemilu ke depan menghadirkan demokrasi yang naik kelas untuk menghadirkan pemimpin yang semakin berkualitas. Rakyat semakin cerdas sebagai pemilih," kata Jazuli di Jakarta, Kamis (11/6/2020).

"Sejumlah pijakan yang menjadi dasar catatan kritis PKS, antara lain pentingnya demokrasi yang semakin terlembaga, penguatan representasi/keterwakilan, hadirnya pemimpin berkualitas, dan penguatan agenda reformasi terutama amanat anti-KKN atau politik bersih," sambungnya.

Jazuli menjelaskan, usulan resmi pertama Fraksi PKS adalah sistem Pemilu Proporsional Terbuka.

“Sistem pemilu proporsional terbuka yang selama ini berjalan lebih menjamin demokrasi dan memastikan representasi yang lebih kuat bagi rakyat. Relasi konstituensi antara rakyat dan wakilnya lebih baik karena rakyat dapat memilih langsung siapa yang layak mewakilinya dan memperjuangkan aspirasinya. Inilah semangat yang kita perjuangkan sejak reformasi 1998,” jelasnya.

Fraksi PKS juga meminta sistem integritas pemilu dengan aturan politik uang yang semakin ketat, pendidikan dan kampanye antipolitik uang yang semakin kuat serta penegakan hukum yang tegas.

”Juga perlu dibangun sistem dan mekanisme pertanggungjawaban konstituen caleg terpilih yang semakin terlembaga. Fraksi PKS DPR antara lain mewujudkan hal itu melalui program 'hari aspirasi rakyat' di mana rakyat diterima terbuka di kantor DPR dan DPRD seluruh Indonesia dan setiap anggota dewan PKS wajib menerima dan menindaklanjuti setiap aspirasi,” terangnya.

Usul kedua, PKS meminta ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold DPR lima persen. Jazuli menyebut PKS berkomitmen pada upaya penyederhanaan partai politik dan sistem kepartaian.

“Dengan demikian masyarakat dan parpol tidak ada yang merasa dipasung dan dimatikan paksa hak-hak politik dan aspirasinya. Itulah pentingnya penyederhanaan secara gradual. Oleh karena itu, Fraksi PKS mengusulkan PT 5 persen, naik 1 persen dari pemilu yang lalu,” ucapnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: