Gelar Webinar Bulan Bung Karno, PDIP Ingin Isu Keadilan Bersama Diperhatikan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat webinar peringatan Bulan Bung Karno dengan tema Pancasila dan Keadilan Sosial. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta DPP PDI Perjuangan menggelar webinar peringatan Bulan Bung Karno dengan tema Pancasila dan Keadilan Sosial.

Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Bulan Bung Karno, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, meski tahun iniharus berhadapan dengan pandemi Covid-19 dan diadakan secara daring, peringatannya semakin semarak.

Dia pun mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dan kader partai yang ikut menyemarakkan pelbagai lomba, satu di antaranya lomba nge-vlog tentang sejarah Bung Karno.

"Meski menghadapi pandemi, seluruh kader ditantang untuk berinovasi," ujar Djarot, Selasa (9/6/2020).

Djarot pun tak menyangka di webinar yang pertama ini, masyarakat sangat antusias mengikuti. Tidak kurang dari 500 peserta yang mengikuti. "Webinar yang pertama kali ini, maksimal peserta 500. Di luar dugaan yang mendaftar lebih dari 500. Peserta yang belum tertampung akan diikutkan webinar kedua," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia mengatakan, akan ada webinar-webinar selanjutnya dengan berbagai tema, seperti tema Rakyat Sumber Kebudayaan Nasional, Kedaulatan Pangan, dan Politik, Kesehatan, dan Berdikari.

"Di samping kita melakukan webinar, kita juga dituntut di masa pandemi bagaimana kita untuk berdikari," imbuh Djarot.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memandang, masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mewujudkan salah satu tujuan utama Pancasila yakni keadilan sosial dalam bidang ekonomi yang belum terwujud sepenuhnya.

Sehingga, ini yang perlu disampaikan dalam webinar yang bertema Pancasila dan Keadilan Sosial tersebut.

Menurut dia, Bung Karno menyatakan prinsip keadilan di Pancasila itu hadir sebagai pilar kemakmuran, di mana diingatkan bahwa di atas bumi Indonesia merdeka tidak boleh lagi ada kemiskinan.

"Praksis Pancasila dalam kehidupan berbangsa, instrumen terminalnya adalah keadilan itu. Suatu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia terjajah yakni rasa keadilan," kata Hasto.

Dengan prinsip gotong royong, maka negara dan rakyat Indonesia berdiri di atas tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan. Khususnya adil secara politik, adil di bidang hukum, dan adil di bidang ekonomi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meresmikan patung Presiden Pertama RI Soekarno di Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2020).

2 dari 2 halaman

Adil di Sektor Ekonomi

Kongres V PDIP Siap Digelar — Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat memberi keterangan terkait Kongres V PDI Perjuangan tahun 2019 di Jakarta, Kamis (1/8/2019). Kongres dilaksanakan di Bali pada 8 Agustus 2019 dan mengambil tema Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menurut dia, adil di bidang politik dijabarkan dalam bentuk keseteraan setiap warga negara, penghormatan atas hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat. Adil di mata hukum diwujudkan dalam prinsip kesetaraan dalam hukum, dimana hukum seharusnya bekerja atas dasar keadilan.

"Kita masih lihat, keadilan dalam hukum terhambat oleh reproduksi gaya politik AS melalui NCID. Inilah suprastruktur politik kita hingga begitu liberal kapitalistik," kata dia.

Di bidang ekonomi, secara ideologis dan konstitusional mengatur Indonesia dibangun untuk semua, berdiri di atas semua paham individu atau golongan. Untuk itu bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara; demikian halnya cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

PDIP sendiri terus berusaha agar rasa adil di dalam sektor perekonomian ini bisa terwujud. Hasto mengakui pihaknya bersyukur karena memiliki Dasa Prasetya Partai yang berfungsi memastikan kader yang duduk di kursi legislatif berjanji melaksanakan prinsip keadilan sosial di bidang ekonomi sesuai Pancasila.

"Dengan itu, kita berjuang mewujudkan lewat memastikan terlaksananya politik anggaran yang bertujuan memberdayakan rakyat," kata Hasto.

Menurut dia, dengan legalitas ideologis dan konstitusional, serta basis legitimasi dari harapan perubahan nasib rakyat, maka penjiwaan prinsip keadilan sosial ini harus dijalankan. "Yakni melalui perubahan secara stuktural dan dilakukan secara progresif," pungkasnya.

Webinar tersebut menghadirkan juga Sekjen DPP Muhammadiyah Abdul Muti', Ketua DPP PDIP bidang kaderisasi dan ideologi Djarot Saiful Hidayat, Walikota Semarang Hendar Prihadi, Sekjen Transparency International Indonesia Y.Danang Widoyoko, dengan Bonnie Triyana sebagai moderator.

Pesertanya, selain awak media, adalah ratusan pengurus PDIP tingkat kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.