Dana Penanganan Covid-19 Besar, BPKP Diminta Optimalkan Pengawasan

Ilustrasi Virus Corona 2019-nCoV (Public Domain/Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image)

Liputan6.com, Bekasi - Tatanan normal baru (new normal) akan diterapkan di tengah pandemi Covid-19 yang masih terus berlanjut. Sejumlah kalangan menyoroti dana yang dikucurkan pemerintah dalam upaya penanggulangan virus asal Wuhan ini.

"Jumlah anggarannya sangat besar," kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN), Ahmad Syaikhu di Bekasi, Jumat (29/5/2020).

Pria dengan Kasus Positif COVID-19 Terlama Selama 613 Hari Meninggal Dunia

Terkait hal ini, Anggota Komisi V DPR RI itu meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lebih berfungsi secara optimal mengawasi anggaran penanganan Covid-19.

Menurutnya, optimalisasi BPKP menjadi tantangan tersendiri di tengah gejolak pandemi Corona saat ini, agar penyimpangan anggaran penanganan Covid-19 bisa dikurangi.

"Ini jadi tantangan BPKP. Secara kelembagaan mereka harus melakukan pengawasan yang optimal terkait upaya penanganan Covid-19," ujar Syaikhu.

Politisi PKS itu meminta BPKP di hari jadinya ke-37, agar lebih pro aktif menjalankan tupoksinya, yang dibackup oleh Pasal 27 ayat 2 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Donald Trump mengumumkan potensi obat malaria dan obat virus ebola sebagai solusi bagi pasien positif virus korona. Namun menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat serta ahli farmasi, obat-obat tersebut masih butuh uji klinis...

2 dari 2 halaman

Harus Proaktif

Dalam Perppu disebutkan bahwa pejabat yang melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pejabat yang dimaksud, diantaranya anggota, sekretaris, anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

"BPKP harus proaktif melakukan pengawasan. Dirgahayu BPKP ke-37, semoga semakin profesional," pungkas mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu.

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
BPKP
Organisasi
BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Lihat Selengkapnya
BPKP
Corona COVID-19