DPRD DKI Minta Pemerintah Pusat Buat Protokol dan Aturan Jelas Penerapan New Normal

Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta penerapan kebijakan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19 diiringi dengan pengawasan protokol kesehatan ketat.

Masyarakat juga diminta untuk memiliki kesiapan dengan kenormalan baru tersebut.

"Misalkan dibuka mal dan tempat wisata, tapi protokol kesehatan tetap jalan. Pengawasan harus lebih ketat. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, Kamis (28/5).

Menurutnya, harus ada regulasi tambahan yang mengatur pembatasan-pembatasan di pusat keramaian di masa normal baru itu. Sehingga apabila ditemukan ada warga yang tak disiplin, maka ada payung hukum yang jelas dalam menindaknya.

"Jadi tidak seperti sebelumnya, bebas. Tapi harus pake masker, jaga jarak atau 'physical distancing' jalan," ujarnya.

Politikus Gerindra itu mengungkapkan, masyarakat Jakarta juga harus siap menjalani fase normal baru usai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) fase ketiga berakhir pada 4 Juni 2020.

"Harus ada peningkatan disiplin pada masyarakat berkaitan dengan syarat-syarat normal baru. Itu bukan berarti bukan bebas segala-galanya. Masih dalam pembatasan, misalnya tetap jaga jarak, tetap pake masker," jelasnya seperti dilansir dari Antara.

Dia menilai, kebijakan normal baru itu memiliki sisi positif, karena hingga kini belum ada satu negara pun yang berhasil menemukan vaksin untuk penyembuhan Covid-19.

"Saya kira ini, menurut saya ada baiknya. Kita tidak paham sampai kapan virus ini. Ketika kasus turun pun, virus tetap ada. Karena itu (masyarakat) harus dibiasakan," terangnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: