Survei RRI: Publik Puas Penanganan Covid-19 oleh Gubernur Ketimbang Presiden Jokowi

Oleh Putu Merta Surya Putra pada 26 Mei 2020, 11:46 WIB
Diperbarui 26 Mei 2020, 12:07 WIB
Mengintip Ruang Isolasi Pasien Virus Corona di RSUP Persahabatan
Perbesar
Aktivitas tim medis saat menangani pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona atau COVID-19 di ruang isolasi Gedung Pinere, RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Rabu (4/3/2020). Sebanyak 10 dari 31 pasien yang dipantau dan diawasi RSUP Persahabatan merupakan pasien rujukan. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Puslitbangdiklat RRI bekerja sama dengan Indo Barometer merilis hasil penelitian bersama yang dilakukan 12-18 Mei 2020, terkait melihat persepsi publik terhadap dampak Covid-19.

Survei yang dilakukan melalui wawancara telepon seluler tersebut, memuat salah satunya mengenai tingkat kepuasan masyarakat dalam menilai langkah pemerintah menangani sebaran Covid-19. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat yaitu Presiden dan Wakil Presiden hingga Gubernur dan Wakil Gubernur.

Terlihat dari hasil survei tersebut sebanyak 48,5 persen publik tidak puas dengan langkah Presiden Jokowi dn Wapres Ma'ruf Amin dalam penanganan wabah Corona..

"Sangat puas 2%, puas 44%, tidak puas 48,5% dan tidak puas sama sekali 5,3%. Tidak tahu/tidak jawab 0,3%,” tulis hasil survei tersebut seperti dikutip, Selasa (26/5/2020).

Adapun alasannya tidak merasa puas, karena menganggap kebijakan Presiden Jokowi tidak konsisten, yang dimuat sebanyak 17,3%.

“Lambat dalam mendistrubusikan bantuan sosial 10,7%, data penerimaan bantuan tidak akurat dan penanganan secara umum 10,1%. Kebijakan pemerintah dan pembantunya sering berbeda 8,9%, aturan banyak dilanggar 6,5%, pasien terinfeksi semakin banyak 6%,” tulis data tersebut.

Selain itu, alasan pemerintah tidak tegas dengan TKA dan penerapaan PSBB tidak serius ada di angka 5,4%. Pemerintah dinilai kurang perhatian terhadap pelayanan RS rujukan dan kebijakan pemerintah dianggap simpang siur dan meresahkan, sebanyak 4,8%.

Yang lainnya menilai bahwa bantuan pemerintah tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan dan ekonomi Indonesia terpuruk sebanyak 3%. Banyak konflik tentang Bansos 2,4%, dan penanganan lebih cepat di daerah 1.8%.

 

2 dari 3 halaman

Puas dengan Pemprov

FOTO: Kurangi PHK, Pemerintah Beri Kelonggaran Pegawai di Bawah 45 Tahun
Perbesar
Pegawai pulang kerja berjalan di trotoar Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Pemerintah memberi kelonggaran bergerak bagi warga berusia di bawah 45 tahun untuk mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Meski merasa tak puas dengan pemerintah pusat, survei ini memuat masyarakat puas dengan penanganan pemerintah provinsi.

“4% sangat puas, 53,3% puas. 38,3% tidak puas, 2.8% tidak puas sama sekali. 1,8% tidak tahu/tidak jawab,” tulisnya.

Adapun alasannya karena dianggap Gubernur lebih tanggap dibanding pemerintah pusat, yang menyumbang 26,2%.

“Pencegahan penularan Covid-19 di daerah bagus 22,7%, kerja tenaga medis di daerah sudah bagus 10,6%, jumlah terinfeksi semakin hari semakin menurun 7,6%. Kerja nyata Gubernur 7,1%,” tulis data tersebut.

PSBB di daerah berjalan baik dan Gubernur lebih mengerti daerah daripada pusat berbagi angka yang sama di 6,2%, Gubernur menekan arus mudik 3,1%.

Distribusi bantuan sudah baik, penanganan pencegahan Covid-19 lebih tertib, dan ada bantuan provinsi, semuanya berbagi angka sama di 1,3%. Sedangkan 0,9% menyatakan himbauan Gubernur Jelas.

Adapun survei ini dilakukan di 7 Provinsi yakni; Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta, Banten, Sumut dan Sulsel dengan 400 responden, dengan margin error kurang lebih 4,9%, pada tingkat kepercayaan 95%.

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Terkait di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓