Kemendikbud Minta Pemda Segera Tetapkan Juknis PPDB 2020 dengan Protokol Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta Pemerintah Daerah segera menetapkan petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 untuk wilayah masing-masing.

Selain penetapan zona, kuota, dan jalur PPDB, pedoman teknis tersebut juga harus mengatur tata cara PPDB di masa darurat Coronavirus Disease (Covid-19).

“PPDB tetap dilakukan tetapi kita dorong secara daring. Kalau tidak bisa secara daring, maka bisa secara kehadiran, tetapi protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan ketat harus pakai masker, harus ada tempat cuci tangan,  pembersih tangan (hand sanitizer), desinfektan dan seterusnya. Kemudian jaga jarak itu harus dilakukan,” kata Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, dalam keterangan tulisnya, Kamis (21/5/2020).

Bagi daerah yang membutuhkan bantuan teknis mekanisme PPDB secara daring, dapat mengajukan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud. Hal itu merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), 

Sampai dengan tanggal 17 Mei 2020, terdapat 32 dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pengajuan Integrasi Data kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbud. Daerah tersebut terdiri dari Kota Cilegon, Kab Tangerang, Kab Samosir, Kab Kebumen, Kab Situbondo, Kab Lumajang, Kab Sleman, Prov Jawa Tengah, Prov Sulawesi Tenggara, Prov Jawa Barat.

Selanjutnya, Kota Ternate, Prov Sumatera Utara, Kab Barru, Kab Jeneponto, Prov Sulawesi Selatan, Prov Maluku, Kota Pare-Pare, Kab Pesawaran, Kab Demak, Prov. Bangka Belitung, Kota Lhokseumawe, Kab Serang, Kab Klungkung, Kab Berau, Kab Pandeglang, Kab Musi Rawas Utara, Kab Pasuruan, Kab Bojonegoro, Kab Bondowoso, Kab Buleleng, Kab Pinai, dan Kab Morowali.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: