Komisi VI DPR: Tidak Fair Bila Pemerintah Tanggung Semua Beban Garuda

Garuda Perbolehkan Ambil Video dan Foto di Pesawat — Pesawat Garuda Indonesia terparkir di Terminal 3 bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (24/7/2019). Maskapai penerbangan Garuda Indonesia mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pengambilan gambar ataupun video di dalam pesawat oleh penumpang ataupun awak kabin. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengatakan rencana pemberian dana talangan Pemerintah kepada PT Garuda Indonesia Tbk dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya apakah pemerintah bermaksud hanya menyelamatkan Garuda dari lilitan utang, atau pemerintah ingin menyelamatkan industri penerbangan nasional.

Deddy menjelaskan, bila maksud pemerintah adalah untuk menyelamatkan Garuda dari utang global sukuk sebesar 500 juta dolar AS yang jatuh tempo di masa pandemi Covid-19, maka pemerintah akan menjadi pemegang saham mayoritas, 60,5 persen.

Menurut Deddy, langkah ini tidak melanggar ketentuan listed company, tapi harus menimbang asas kepatutan.

"Apakah fair pemerintah yang harus menanggung semua beban Garuda Indonesia? Sedangkan pemegang saham lainnya yang secara de facto menguasai 30.5 persen saham Garuda nampak santai seolah tak ada beban,” kata Deddy, dalam pernyataan tertulis, Selasa (19/5/2020).

Wakil rakyat dari dapil Kalimantan Utara tersebut menyampaikan, saham mayoritas Garuda menjadi milik pemerintah, sedangkan 30,5 persen saham lainnya menjadi milik CT Group, dan sisanya dipegang publik.

Deddy mengungkapkan, saat ini posisi CT Group dalam manajemen Garuda Indonesia sangat kuat dan dibuktikan dengan adanya perwakilan mereka di Dewan Komisaris, di direksi, bahkan pemilihan anggota direksi harus dengan konsultasi CT Group. Padahal pada masa sebelumnya, semua keputusan hanya dilakukan oleh Kementerian BUMN.

"Teringat oleh kita semua bagaimana Kementrian BUMN pada RUPST tahun 2019 mengajukan agenda untuk holding namun dimentahkan oleh CT Group karena secara aturan diperlukan 75% keputusan suara pemegang saham, sedangkan CT Group tidak menyetujui dengan saham sebesar 30.5%,” ujar Deddy.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Istilah The New Normal atau kehidupan normal yang baru, kini mengemuka di tengah pandemi corona Covid-19. Sebagian masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia mulai memikirkan untuk berdamai dengan pandemi corona.

2 dari 2 halaman

Contoh di Negara Lain

Dalam catatan Deddy, banyak negara membantu perusahaan penerbangannya dalam bentuk bail-out, injeksi modal, maupun dana talangan.

Sebagai contoh SQ mendapat MCB (mandatory convertible bond) dari pemerintah dan Temasek, Delta/American Airline/United Airline juga amendapat bantuan likuiditas dari pemerintahnya.

"Sudah pasti bila pendekatan ini digunakan, pemerintah Indonesia tidak mempunyai anggaran yang mencukupi. Ada hal yang menarik untuk diperhatikan, yaitu bagaimana bila Sriwijaya pailit akibat pandemi ini, apakah tagihan BUMN di dalamnya ikut ambyar?” ujar Deddy.

"Kita tahu tagihan Pertamina, BNI, AP1, AP2, GMF, dan Aerowisata cukup besar di Sriwijaya, lebih dari 200 juta dolar AS. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah,” kata Deddy.