Peraturan Dewas KPK: Langgar Etik Dipotong Gaji hingga Diminta Mengundurkan Diri

Liputan6.com, Jakarta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan kode etik yang menjadi panduan nilai dasar bagi dewan pengawas, pimpinan, dan seluruh pegawai di lembaga antirasuah, atau disebut insan KPK.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean beserta jajaran dewas menerbitkan tiga peraturan yang akan menjadi panduan terkait kode etik.

"Sebanyak tiga peraturan dewan pengawas dinyatakan mulai berlaku sejak 4 Mei 2020, harus dipatuhi dan dipedomani dalam kerja pemberantasan korupsi dan berperilaku di Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Tumpak dalam keterangannya, Jumat (15/5/2020).

Tiga peraturan itu adalah Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 mengatur larangan dan kewajiban serta jenis hukuman terhadap Insan KPK yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi.

Dalam Pasal 9 dituturkan mengenai ragam jenis pelanggaran terhadap Insan KPK yang melakukan pelanggaran terhadap lima nilai dasar lembaga, yakni pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

Sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, dengan masa berlaku hukuman selama satu bulan, teguran tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama tiga bulan, dan teguran tertulis II dengan masa berlaku hukuman selama enam bulan.

Sementara jenis sanksi pelanggaran sedang menghukum mengenai pemotongan gaji Insan KPK. Pemberian sanksi sedang yaitu berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10 persen, 15 persen, dan 20 persen selama enam bulan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: