Sukses

DPRD: Pendapatan Merosot, Pemprov DKI Perlu Perhitungan Tepat Hadapi Pandemi Covid-19

Pemprov DKI, lanjut dia, perlu mencarikan solusi pendanaan.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan penerimaan Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan selama merebaknya pandemi Covid-19. Hal ini perlu dicarikan jalan keluarnya.

"Penerimaan pajak DKI Jakarta turun semua. Perlu perhitungan yang tepat dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 ini. Kami ingin melihat ini di luar kacamata politik, agar kita tidak saling menyalahkan," kata dia, kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Pemprov DKI, lanjut dia, perlu mencarikan solusi pendanaan. Pihaknya amat terbuka untuk diajak berdiskusi dan bekerja sama demi menemukan solusi terkait merosotnya penerimaan.

"Kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas," tegas dia.

Dia pun menyinggung peran pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19. Misalnya dari segi pendanaan. Jika melihat praktik di negara lain, dana untuk penanggulangan wabah bisa mencapai 20 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).

"Pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov. Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB, negara lain ada yang 10 persen-20 persen. Kami berharap ada penjelasannya," ungkapnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Harapan ke Menkeu

Dia pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani bersedia memberikan masukan konstruktif kepada Pemprov. Bendahara Negara itu diharapkan bisa membantu Anies mencarikan jalan keluar mengatasi penerimaan pajak yang merosot.

"Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI, yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD," ujar dia.

"Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.