Anggaran DKI Jakarta Diperkirakan Defisit Akibat Wabah Corona

Udara Jakarta Sehat Jelang PSBB — Foto udara suasana gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Jakarta sempat menjadi kota paling berpolusi di dunia pada 29 September 2019 lalu, namun Rabu (8/4) siang ini, kualitas udara kota Jakarta membaik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Catur Laswanto memperkirakan pendapatan Pemprov DKI Jakarta turun dari Rp 87,95 triliun ke Rp 47 triliun selama wabah Corona.

Sedangkan, jumlah anggaran belanja daerah lebih besar, yakni Rp 51 triliun. Padahal, pemprov sudah melakukan pemangkasan sejumlah pos belanja di APBD DKI pada wabah Corona ini.

"Anggaran Pemprov DKI sangat-sangat menurun. Kemarin kita di Banggar bersama bapak ibu, anggaran semula Rp 87 triliun pada posisi rapat kemarin setelah semuanya dipotong-potong tinggal Rp 47 triliun kemungkinan pendapatan," kata Catur saat rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Dia juga menyatakan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah efisiensi dalam belanja pegawai selama pandemi Corona. Mulai dari pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD) hingga rencana pemotongan tunjangan hari raya (THR).

"Kemungkinan TKD dipotong 50 persen, THR kemungkinan tidak dibayarkan, terus gaji 13 tidak dibayarkan. Pejabat tidak terima transportasi dan uang bensin, kita betul-betul melakukan ini," papar Catur.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang masa pelaksanaan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Jakarta. Dia menyebut perpanjangan itu guna mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 dan sudah berdasarkan pandangan dari bebe...

2 dari 2 halaman

Akibat Pandemi

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyatakan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemprov akan dipotong 50 persen.

Dia menyebut penyesuaian itu akibat adanya kontraksi ekonomi adanya pandemi Corona yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Penyesuaian terhadap APBD itu kan dari kontraksi ekonomi kan tertinggi sampai 53 persen sesuai terhadap itu," kata Chaidir saat dihubungi, Selasa (5/5/2020).

Saat ini, lanjut dia, besaran penyesuaian masih dilakukan pembahasan dan rencananya dilakukan untuk gaji Mei 2020.

Penyesuaian itu berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.