Muhadjir Akui Sempat Bersitegang dengan Anies soal Data Bansos DKI

Oleh Putu Merta Surya Putra pada 06 Mei 2020, 23:42 WIB
Diperbarui 06 Mei 2020, 23:46 WIB
Muhadjir Effendy
Perbesar
Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan kegiatan dan pelayanan di RS Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran berjalan lancar, Rabu (8/4/2020). (Dok Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy mengakui, bahwa dalam pemberian bantuan sosial (bansos) memang yang menjadi masalah adalah data, salah satunya dengan DKI.

Adapun ini disampaikan saat Webinar yang diadakan Universitas Paramadina dengan topik Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental.

"Misalnya kami dengan DKI sekarang agak tarik menarik, cocok-cocokan data," kata Muhadjir, Rabu (6/5/2020).

Bahkan, dia mengakui saat rapat bersama Gubernur DKI Anies Baswedan, beberapa hari lalu, sempat bersitegang.

"Bahkan saya kemarin dengan Pak Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur. Karena waktu kemarin saat rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3.600.000 orang, beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1.100.000 orang, kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat," ungkap Muhadjir.

Dia menegaskan, karena itu data perorangan, maka kemudian di-breakdown menjadi kepala keluarga. Di mana Kemensos mengalokasikan ada 1.300.000 kepala keluarga yang dikirimkan bansos pemerintah pusat.

"Tetapi di lapangan bahwa Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan Gubernur itu sekedar mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi. Kan di lapangan jadi kacau," jelas Muhadjir.

Menurut Muhadjir Effendy, data yang diberikan itu tidak ada mengacu ke data yang sudah diperbarui RT/RW dalam melihat masyarakat terdampak.

"Sementara RT/RW punya data sendiri, yang mestinya itu yang dikirim ke Kemensos, tapi itu tidak dikirim," tutur Muhadjir.

Karenanya, ketika datang bantuan dari pemerintah pusat, banyak pihak yang menuntut. Karena sudah tercatat di RT/RW tapi tidak diberikan lantaran berbeda data.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Ingatkan Anies

Muhadjir pun menegaskan, acap kali turun ke lapangan dan mengecek langsung. Kalau tidak dilakukan, pasti sudah terjadi keriuhan.

"Mungkin sudah terjadi keributan, kericuhan di DKI gara-gara itu, kalau kita tidak tahu bagaimana dinamika di lapangan," kata Muhadjir.

Dia pun lantas mengingatkan Anies soal kesepakatan yang sudah ada.

"Saya ingatkan Pak Gubernur. Pak Gubernur itu ada kesepakatan itu rapat kabinet, tidak begitu. Gubernur sanggup, DKI sanggup 1.100.000 orang kita siapkan yang 2.500.000. Jangan diubah itu, kalau diubah itu jadi kacau di lapangan," tukasnya.

"Soal nilai berbeda, bantuannya nanti kita bicarakan teknis di lapangan memberi penjelasan ke masyarakat. Tapi jangan sampai yang didaftar RT/RW ini enggak diberi, ini bisa kacau nanti. RT/RWnya digebukin warga, kemudian warganya protes ke pemerintah pusat pakai video yang maki-maki presiden. Presidennya enggak tahu apa-apa itu," lanjut dia.

Karenanya, data itu harus betul-betul akurat. Karena banyak yang tidak sinkron. Bahkan ada data orangnya meninggal.

"Dan saya sudah janji ke Presiden akan benahi," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya