Sukses

ICW Sebut Program Kartu Prakerja Tak Efektif di Tengah Pandemi Corona

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai program kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah tak efektif membantu masyarakat Indonesia di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai program kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah tak efektif membantu masyarakat Indonesia di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Hal itu dikatakan peneliti ICW Wanna Alamsyah.

"Prakerja ini rasanya sia-sia diberikan kepada warga, karena ketika mereka lulus, tidak ada wadah atau pemberi kerja, karena kan situasinya sekarang sedang kerja dari rumah," ujar Wanna, Senin (4/5/2020).

"Dan ini juga menjadi kontraproduktif ketika kita lihat dari Rp 3,5 juta yang diberikan itu kan Rp 1 juta masuk ke platform digital itu," kata Wanna.

Selain dinilai tak efektif, Wanna menyebut program yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak massa kampanye itu dinilai berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut terlihat atas dasar penunjukan delapan platform yang menjadi mitra pemerintah dalam program kartu prakerja tersebut.

"Delapan platform digital yang diberikan mandat oleh pemerintah ini nyatanya tidak melalui mekanisme atau prosedur terkait dengan pengadaan barang dan jasa," kata Wanna.

Menurutnya, proses penunjukan platform mitra prakerja itu harus menggunakan mekanisme Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

"Tetapi kemudian aturan tersebut dilangkahi yang mengakibatkan ini ada semacam konflik kepentingan," Wanna menjelaskan.

Wanna mengatakan, potensi korupsi di sektor perencanaan seperti itu sudah kerap terjadi. Karena itu, dia menilai harus ada yang dievaluasi dari pelaksanaan program kartu prakerja tersebut.

"Misalnya, bagaimana kemudian proses legislasi itu dilakukan secara tertib. Ini yang menjadi persoalan kita. Kalau kita berkaca dari sejumlah aturan, ini kan memang diberi kelonggaran karena adanya pandemi, jadi seluruh kementrian atau pemda itu diberikan fleksibilitas utuk menggelontorkan sejumlah uang," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tak Ada yang Janggal

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menjelaskan tidak ada kejanggalan dalam Kartu Prakerja.

"Saya kira tidak ada yang janggal kecuali dia satu satunya penyedia pelatihan berbasis online, kan hanya 1 dari 8. Artinya gini, dia menyelenggara beberapa video pelatihan," kata Donny saat dihubungi, Minggu (3/5/2020).

Dia mengatakan, bukan hanya Ruangguru yang terdapat dalam pilihan program Kartu Prakerja. Ada beberapa pilihan lain untuk para pencari kerja memilih pelatihan.

"Kedaulatan penerima manfaat, kalau misalnya tidak berfaedah pasti akan tidak dipilih, kontennya kalau tidak bernilai tidak dipilih, kan ada 8 lainnya yang menyediakan video pelatihan berbasis online juga," jelas Donny.

Kemudian, pemerintah juga kata dia akan mengevaluasi kembali terkait kartu Prakerja tersebut. Jika ada masukan atau ada temuan yang tidak sesuai.

"Jadi saya kira temuan atau masukan itu menjadi bahan evaluasi kami," kata Donny.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab terkait banyak kritikan kartu Prakerja. Dia pun menjelaskan pemerintah akan terus memperbaiki program tersebut. Dia mengklaim pihaknya selalu mendengar masukan dari berbagai lini.

"Pemerintah pasti akan perbaiki terus karena ini bagus, program baru sesuai dengan janji Pak Jokowi menyiapkan tenaga kerja supaya skill meningkat, tapi karena ada outbreak Covid-19 kami modifikasi, menjadi bantalan sosial," ungkap Sri Mulyani dalam siaran live instagram, Jumat (1/5/2020).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.